DPRD Tekankan Belanja APBD Harus Berdampak Nyata
UpdateIKN.com, Samarinda – DPRD Samarinda mengingatkan Pemerintah Kota (Pemkot) agar lebih selektif dalam menyusun program pembangunan pada APBD 2027.
Di tengah kemampuan fiskal yang belum sepenuhnya pulih, setiap rupiah belanja daerah diminta benar-benar menghasilkan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.
Anggota Komisi III DPRD Samarinda Abdul Rohim mengatakan, efektivitas penggunaan anggaran akan menjadi perhatian utama legislatif saat membahas rancangan APBD tahun depan.
Menurutnya, proyek dengan nilai investasi besar tidak otomatis menjadi prioritas apabila manfaatnya belum sebanding dengan biaya yang dikeluarkan.
“Prinsipnya kita tetap mendukung pembangunan, tapi harus melihat kemampuan anggaran dan memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar memberi manfaat,” kata Abdul Rohim, belum lama ini.
Dia menilai pemerintah perlu memperkuat skala prioritas di tengah ruang fiskal yang terbatas. Program yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat harus memperoleh perhatian lebih dahulu sebelum daerah membiayai proyek-proyek strategis yang membutuhkan anggaran besar.
“Kalau layanan dasar masyarakat sudah terpenuhi, baru kita pikirkan infrastruktur yang lebih besar. Tapi kalau kebutuhan dasar masih belum terpenuhi, maka belanja infrastruktur besar akan kita pertimbangkan kembali,” ujarnya.
Menurut Abdul Rohim, pengalaman penyusunan anggaran tahun sebelumnya menjadi bukti bahwa kemampuan keuangan daerah memiliki batas. Beberapa proyek strategis akhirnya harus disesuaikan karena alokasi anggaran tidak mencukupi.
“Seperti penyelesaian terowongan yang nilainya sekian miliar, akhirnya dipangkas dan dipending karena tidak ada anggaran. Termasuk proyek infrastruktur besar lainnya,” ungkapnya.
Dia menegaskan, kondisi tersebut seharusnya menjadi bahan evaluasi dalam menentukan kebijakan belanja daerah. Pemerintah diminta lebih cermat memilih program yang memiliki dampak luas terhadap perekonomian maupun pelayanan publik.
Dalam konteks itu, Abdul Rohim menyebut rencana pembangunan Teras Samarinda Tahap III juga akan dinilai menggunakan parameter yang sama.
DPRD Samarinda tidak hanya melihat besarnya kebutuhan anggaran, tetapi juga manfaat yang akan dihasilkan setelah proyek selesai dibangun.
“Kita belum bisa memastikan apakah teman-teman di DPRD akan setuju, karena kita ingin melihat dulu usulan Pemkot apakah masuk dalam rancangan 2027,” katanya.
Dia menambahkan, pemerintah harus mampu menunjukkan bahwa proyek tersebut memiliki dampak berganda bagi daerah, baik dari sisi ekonomi, sosial, maupun peningkatan aktivitas masyarakat.
“Jangan sampai outcome-nya kecil. Sudah keluar biaya besar, tapi dampaknya kecil. Itu tidak efektif dan tidak efisien,” tegas Abdul Rohim.
Sebelum mengambil keputusan, DPRD Samarinda akan meminta penjelasan menyeluruh dari Pemkot mengenai urgensi pembangunan Teras Samarinda Tahap III.
Penjelasan tersebut, kata dia, harus didukung dengan perencanaan yang jelas dan selaras dengan arah pembangunan Kota Samarinda.
“Kita akan dengarkan dulu argumentasinya, apakah proyek ini bisa dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan visi misi Pemkot. Harus inline dulu dengan arah pembangunan,” pungkas Abdul Rohim. (Adv/DPRD Samarinda)
