Anhar: Ganti Nama Sekolah Tak Selesaikan Masalah
UpdateIKN.com, Samarinda – Program Sekolah Rakyat, Sekolah Garuda, dan Sekolah Nasional Terintegrasi (SNT) yang diperkenalkan pemerintah pusat mendapat sorotan dari DPRD Kota Samarinda.
Bagi Komisi IV DPRD Samarinda, perubahan konsep pendidikan seharusnya lebih diarahkan pada penyelesaian persoalan akses sekolah daripada sekadar menghadirkan istilah baru.
Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Anhar, mengatakan masyarakat saat ini masih menghadapi berbagai kendala ketika ingin menyekolahkan anak. Karena itu, menurutnya, pemerintah perlu memastikan kebijakan pendidikan benar-benar mempermudah masyarakat.
“Saya jujur, saya tidak mengerti istilah Sekolah Rakyat, karena pada dasarnya semua siswa yang ada sekarang ini adalah sekolah rakyat,” ujar Anhar, Rabu (1/7/2026).
Menurutnya, sekolah negeri yang selama ini berdiri telah terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat. Oleh sebab itu, pergantian nama dinilai tidak akan memberi dampak apabila persoalan utama dalam sistem pendidikan belum dibenahi.
Anhar menilai proses penerimaan peserta didik saat ini justru lebih rumit dibandingkan beberapa tahun lalu. Berbagai skema seleksi yang diterapkan dinilai memunculkan banyak persoalan baru sehingga memicu keluhan masyarakat.
“Sekarang orang mau sekolah saja susah. Dulu, orang mau sekolah ya tinggal sekolah saja. Sistemnya jelas dan menampung semua anak,” katanya.
Dia mengaku menerima banyak laporan dari masyarakat yang merasa kesulitan mendapatkan sekolah meski telah mengikuti seluruh prosedur yang berlaku. Bahkan, ada calon siswa yang tinggal di sekitar sekolah tujuan tetapi tidak diterima.
“Banyak keluhan dari masyarakat yang merasa bukannya dipermudah, tetapi malah dipersulit,” tegasnya.
Menurut Anhar, pemerintah perlu melakukan evaluasi terhadap sistem penerimaan peserta didik agar lebih sederhana, transparan, dan memberikan rasa keadilan bagi seluruh masyarakat.
“Kalau masyarakat masih kesulitan mendapatkan hak pendidikan, berarti ada yang harus dibenahi. Fokusnya bukan mengganti nama sekolah, tetapi memastikan semua anak bisa bersekolah,” pungkasnya. (Adv/DPRD Samarinda)
