Silpa OPD Samarinda Tinggi, Ini Penyebabnya

Anggota Komisi II DPRD Samarinda, Laila Fatihah. (Dok)

UpdateIKN.com, Samarinda  – Anggota Komisi II DPRD Samarinda, Laila Fatihah, menyoroti tingginya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)  Organisasi Perangkat Daerah (OPD)  Samarinda.

Meskipun serapan anggaran OPD mencapai rata-rata 90 persen, Laila mengungkap bahwa Silpa yang besar tersebut berasal dari transfer dana dari pemerintah pusat yang tidak bisa diprediksi dan sering kali baru diterima di akhir tahun anggaran.

“Rata-rata di OPD hampir 90 persen terserap. Yang menjadi Silpa besar itu dari transfer pusat karena kendala pusat itu tidak bisa diprediksi, sehingga ditransfer di akhir tahun. Sehingga tidak bisa dilaksanakan dengan prosedur-prosedur yang sudah ditetapkan untuk dilaksanakan oleh pusat. Jadi akhirnya menjadi Silpa,” jelasnya.

Dikatakannya,  kondisi ini mengakibatkan pelaksanaan proyek tidak sesuai dengan target dan berujung pada penambahan anggaran. Hal ini, menurut Laila, menunjukkan adanya masalah dalam perencanaan dan pengelolaan anggaran yang perlu segera diatasi.

“Anggaran terserap semua, tapi tidak sesuai target,” tegasnya.

Laila mencontohkan proyek Pasar Pagi Samarinda yang mengalami keterlambatan akibat perencanaan yang kurang matang. Konsultan proyek baru menemukan aliran sungai bawah tanah ketika proyek sudah berjalan, sehingga desain harus diubah dan berakibat pada molornya target penyelesaian.

“Minimal, konsultan harus melihat kondisi lapangan terlebih dahulu sebelum mulai bekerja,” ujar Laila.

Selain itu, Laila juga menyoroti perlunya sinkronisasi yang lebih baik antara masa jabatan Wali Kota dengan perencanaan mega proyek. Ia menilai banyak mega proyek yang tidak terselesaikan dalam waktu dua tahun karena perencanaan yang tidak matang.

Untuk mengatasi permasalahan ini, Laila mendorong Pemkot Samarinda untuk melakukan koordinasi yang lebih intens dengan pemerintah pusat terkait transfer dana. Selain itu, ia juga menyarankan agar dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses perencanaan dan pelaksanaan proyek.

“Dari Silpa ini, perlu ada evaluasi menyeluruh terhadap proses perencanaan dan pelaksanaan proyek, agar ke depan tidak terulang lagi permasalahan yang sama,” pungkasnya. (Adv/Putri/Par)

Iklan