UpdateIKN.com, Samarinda – Bagi sebagian warga Samarinda, mendapatkan pelayanan keluarga berencana bukan sekadar persoalan mendatangi fasilitas kesehatan. Biaya pelayanan hingga ongkos perjalanan dapat menjadi pertimbangan, terutama bagi keluarga dengan kemampuan ekonomi terbatas.
Kondisi inilah yang membuat keberadaan KB gratis Samarinda dinilai penting. Namun, pada 2026 layanan tersebut harus dihentikan sementara setelah anggaran DP2KB Samarinda mengalami penyesuaian.
Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Riska Wahyuningsih, mengatakan program tersebut sebelumnya memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan. Selain akses kontrasepsi, pemerintah juga memberikan dukungan perjalanan bagi masyarakat tertentu.
“Program ini sangat dibutuhkan masyarakat,” ujar Riska, Selasa (18/8/2026).
Menurut Riska, persoalan jarak masih menjadi salah satu kendala masyarakat dalam mendapatkan pelayanan. Warga yang tinggal jauh dari fasilitas kesehatan harus memperhitungkan ongkos perjalanan ketika hendak mendapatkan layanan.
“Bukan hanya biaya pelayanan, tetapi biaya perjalanan juga menjadi persoalan,” ujarnya.
Kondisi tersebut menjadi semakin berat apabila warga harus menanggung seluruh biaya secara mandiri. Bagi keluarga berpenghasilan rendah, pengeluaran tambahan dapat membuat mereka memilih menunda pelayanan.
“Kalau biaya menjadi beban, masyarakat bisa menunda pelayanan yang sebenarnya mereka perlukan,” kata Riska.
Karena itu, menurut Riska, pembahasan mengenai program KB tidak cukup hanya melihat ketersediaan kontrasepsi. Pemerintah juga perlu memperhatikan apakah masyarakat benar-benar mampu menjangkau fasilitas pelayanan.
“Akses masyarakat terhadap pelayanan juga harus diperhatikan,” ujarnya.
Dia menilai pelayanan KB memiliki kaitan dengan perencanaan keluarga. Masyarakat membutuhkan informasi dan layanan agar dapat menentukan perencanaan keluarga sesuai kebutuhannya.
“KB berkaitan dengan perencanaan keluarga sekaligus kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Riska berharap penghentian sementara layanan tidak berlangsung lama. Pemerintah Kota Samarinda dinilai perlu mencari skema agar warga yang memiliki keterbatasan ekonomi tetap memperoleh akses pelayanan.
“Masyarakat yang membutuhkan jangan sampai kehilangan akses karena persoalan biaya,” tandasnya. (Adv/DPRD Samarinda)
