UpdateIKN.com, Samarinda – Komisi IV DPRD Kota Samarinda ikut mengambil langkah di tengah penyesuaian anggaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2KB). Sekitar Rp1,5 miliar melalui pokok-pokok pikiran DPRD disebut telah dititipkan untuk mendukung program DP2KB.
Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Riska Wahyuningsih, mengatakan dukungan tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan dan skala prioritas pelayanan masyarakat.
“Kami menitipkan sekitar Rp1,5 miliar untuk program DP2KB,” ujar Riska.
Langkah tersebut dilakukan ketika ruang fiskal DP2KB Samarinda semakin terbatas. Dari sekitar Rp10 miliar anggaran yang tersisa, perangkat daerah tersebut masih harus membiayai berbagai program.
Selain keluarga berencana, DP2KB menangani pembinaan keluarga, Kampung Keluarga Berkualitas, Gerakan Orang Tua Asuh hingga program percepatan penurunan angka stunting.
“Banyak program yang harus dijalankan DP2KB dengan anggaran yang terbatas,” ujarnya.
Kondisi tersebut membuat pemerintah harus menentukan prioritas dalam penggunaan anggaran. Salah satu program yang terdampak adalah layanan KB gratis Samarinda yang pada 2026 dihentikan sementara.
Riska mengatakan program tersebut tetap perlu diperhatikan karena manfaatnya dirasakan masyarakat berpenghasilan rendah. Menurutnya, jangan sampai keterbatasan anggaran membuat masyarakat kehilangan akses terhadap pelayanan yang dibutuhkan.
“Program ini sangat dibutuhkan masyarakat,” katanya.
DPRD Samarinda, lanjut Riska, tidak ingin dukungan anggaran hanya berhenti pada angka yang dialokasikan.
Komisi IV DPRD Samarinda, kata dia, juga akan ikut mengawal pelaksanaan program agar anggaran yang tersedia benar-benar digunakan berdasarkan kebutuhan masyarakat.
“Kami akan ikut mengawal program ini,” tegasnya.
Dia berharap dukungan melalui pokir dapat menjadi salah satu jalan untuk memperkuat program DP2KB. Namun, menurutnya, pemerintah tetap perlu memikirkan skema pembiayaan yang lebih berkelanjutan agar layanan tidak mudah terhenti ketika terjadi efisiensi.
“Pemerintah tetap harus menyiapkan dukungan anggaran yang memadai,” ujarnya.
Riska menilai keberlanjutan program KB penting bagi keluarga di Samarinda. Karena itu, dia mendorong agar layanan yang menyentuh langsung masyarakat tetap menjadi bagian dari prioritas pembangunan daerah.
“Kita harus mencari formula yang berkelanjutan agar program ini tidak berhenti setiap kali anggaran terbatas,” pungkasnya. (Adv/DPRD Samarinda)
