UpdateIKN.com, Samarinda – Penghentian sementara program KB gratis di Samarinda membuat DPRD mencari alternatif agar pelayanan kepada masyarakat tetap dapat berjalan. Salah satu opsi yang dilirik adalah dukungan perusahaan melalui program Corporate Social Responsibility atau CSR.
Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Riska Wahyuningsih, mengatakan keterbatasan anggaran DP2KB membuat pemerintah perlu membuka peluang dukungan dari pihak lain. Organisasi profesi juga dinilai dapat ikut mengambil bagian.
“Kita bisa mencari dukungan dari pihak swasta maupun organisasi profesi,” ujar Riska, Selasa (18/8/2026).
Menurutnya, keterlibatan pihak swasta dapat membantu ketika ruang anggaran pemerintah sedang terbatas. Dukungan tersebut diharapkan bisa menjadi salah satu jalan untuk menjaga pelayanan kepada masyarakat kurang mampu.
“Dukungan pihak lain bisa membantu keberlangsungan pelayanan,” ujarnya.
Namun, Riska mengingatkan Pemkot Samarinda agar tidak menjadikan CSR sebagai sumber pembiayaan utama. Menurutnya, tanggung jawab menyediakan layanan dasar tetap berada di tangan pemerintah.
“CSR hanya solusi sementara,” tegasnya.
Dia mengatakan masyarakat yang menjadi sasaran program KB gratis merupakan kelompok yang memang membutuhkan dukungan. Karena itu, pemerintah daerah tetap perlu memiliki anggaran yang jelas untuk menjamin keberlanjutan program.
“Pemerintah daerah tetap harus menyiapkan dukungan anggaran yang memadai,” ujarnya.
Riska juga menilai persoalan KB tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan keluarga di Samarinda. Pelayanan tersebut berkaitan dengan perencanaan keluarga sekaligus upaya mendukung kesejahteraan masyarakat.
“Program ini berkaitan dengan perencanaan keluarga dan kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Di tengah keterbatasan anggaran, DPRD Samarinda menyatakan siap ikut mendorong agar layanan tersebut kembali tersedia. Dukungan tidak hanya melalui komunikasi dengan pemerintah, tetapi juga lewat jalur penganggaran.
“Kami akan ikut mengawal program ini,” ujarnya.
Riska berharap berbagai pihak dapat membantu membuka jalan bagi kembalinya layanan KB gratis. Namun, dia kembali menegaskan bahwa dukungan swasta seharusnya menjadi jembatan, bukan pengganti kewajiban pemerintah.
“CSR hanya solusi sementara,” tutupnya. (Adv/DPRD Samarinda)
