UpdateIKN.com, Samarinda – Efisiensi anggaran daerah mulai dirasakan masyarakat di Kota Tepian. Salah satu layanan yang terdampak adalah program KB gratis Samarinda yang untuk sementara harus dihentikan pada 2026.
Program yang sebelumnya ditujukan membantu masyarakat kurang mampu itu terpaksa disesuaikan setelah anggaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2KB) Samarinda mengalami penyesuaian.
Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Riska Wahyuningsih, mengatakan kondisi tersebut tidak terlepas dari keterbatasan anggaran yang kini dihadapi DP2KB. Dari sekitar Rp10 miliar anggaran yang tersisa, DP2KB masih harus membiayai berbagai program pelayanan masyarakat.
“Anggaran yang ada harus dibagi untuk banyak kebutuhan,” ujar Riska, Selasa (18/8/2026).
Menurutnya, kondisi fiskal membuat Pemkot Samarinda harus menentukan program berdasarkan skala prioritas. Namun, layanan yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan warga tidak semestinya luput dari perhatian.
“Program ini sangat dibutuhkan masyarakat,” ujarnya.
Riska mengatakan manfaat program KB gratis selama ini cukup dirasakan masyarakat dengan kemampuan ekonomi terbatas. Mereka tidak hanya memperoleh pelayanan kontrasepsi, tetapi juga mendapatkan kemudahan ketika terkendala biaya untuk mengakses fasilitas kesehatan.
“Masyarakat dengan kemampuan ekonomi terbatas sangat membutuhkan program ini,” katanya.
Persoalan menjadi lebih kompleks bagi warga yang tinggal jauh dari fasilitas kesehatan maupun rumah sakit yang menjadi mitra pelayanan. Dalam kondisi tertentu, pemerintah sebelumnya juga memberikan dukungan biaya perjalanan.
“Ada masyarakat yang tempat tinggalnya jauh dari fasilitas kesehatan,” ujar Riska.
Karena itu, penghentian sementara layanan tersebut dinilai perlu mendapat perhatian. Sebab, ketika biaya pelayanan dan perjalanan harus ditanggung sendiri, masyarakat berpenghasilan rendah berpotensi menunda kebutuhan pelayanan KB.
“Jangan sampai masyarakat menunda pelayanan karena persoalan biaya,” ujarnya.
Riska menilai program KB bukan sekadar persoalan kontrasepsi. Di dalamnya terdapat kebutuhan keluarga untuk merencanakan kehidupan, sekaligus menjaga kesejahteraan rumah tangga.
“KB berkaitan dengan perencanaan keluarga dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Dirinya berharap Pemkot Samarinda tetap mencari ruang anggaran agar layanan tersebut dapat kembali berjalan. Menurutnya, efisiensi tetap penting, tetapi jangan sampai mengurangi akses masyarakat terhadap layanan yang mereka butuhkan.
“Pemerintah daerah tetap harus menyiapkan dukungan anggaran yang memadai,” pungkasnya. (Adv/DPRD Samarinda)
