UpdateIKN.com, Balikpapan –   Masalah distribusi tenaga medis di Kalimantan Timur (Kaltim) kembali mencuat dalam rapat Komisi IV DPRD Kaltim bersama Dinas Kesehatan Kaltim.

Rapat yang berlangsung di Hotel Jatra Balikpapan itu menyoroti pentingnya pemerataan tenaga kesehatan sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat.

H Agus Aras, Anggota Komisi IV DPRD Kaltim dari Partai Demokrat, mengungkapkan, ketimpangan distribusi tenaga medis masih menjadi tantangan besar di Kaltim.

“Kita membahas capaian kerja 2024, rencana 2025, dan kegiatan 2026. Ada tiga poin penting yang menjadi perhatian, yaitu distribusi tenaga medis yang belum merata, keterbatasan sarana dan prasarana kesehatan, serta kesenjangan layanan antara perkotaan dan daerah terpencil,” ujarnya, saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Selasa (7/1/2025).

Menurutnya, kondisi paling memprihatinkan terlihat di kawasan terpencil seperti Muara Bengkal, Kutai Timur. Dua rumah sakit di sana kekurangan tenaga medis, khususnya dokter spesialis. Bahkan, puskesmas di daerah tersebut kesulitan memenuhi kebutuhan layanan dasar, akibat minimnya dokter yang tersedia.

“Kami berharap Dinas Kesehatan Kaltim dapat melakukan terobosan nyata untuk memastikan ketersediaan tenaga medis sesuai rasio penduduk. Ketersediaan dokter di puskesmas juga harus menjadi prioritas utama,” kata Agus Aras.

Selain masalah tenaga medis, Agus Aras menyebut, sarana dan prasarana kesehatan di Kaltim juga menjadi sorotan. Fasilitas kesehatan di daerah terpencil dinilai masih jauh dari memadai, sehingga menciptakan kesenjangan layanan yang signifikan antara perkotaan dan pedesaan.

Komisi IV DPRD Kaltim menekankan peningkatan fasilitas kesehatan harus berjalan beriringan dengan pemerataan tenaga medis.

“Kami akan terus mendorong pemerintah untuk memperhatikan kebutuhan rumah sakit dan puskesmas, terutama di wilayah yang selama ini terabaikan,” ujar Agus Aras.

Komisi IV DPRD Kaltim berkomitmen mengatasi kesenjangan layanan kesehatan di seluruh wilayah, termasuk Kutai Timur. Penambahan jumlah dokter dan tenaga spesialis di daerah terpencil menjadi salah satu langkah konkret yang tengah diupayakan.

“Ini bukan hanya tentang kesehatan, tapi juga keadilan bagi masyarakat di pedalaman. Mereka berhak mendapatkan layanan yang sama dengan yang ada di perkotaan,” pungkas Agus Aras. (End)

Iklan