DPRD Samarinda Soroti Kesenjangan Tenaga Kerja
UpdateIKN.com, Samarinda – Isu ketenagakerjaan di Kota Samarinda kembali menjadi perhatian. Anggota DPRD Samarinda, Anhar, menilai masih terdapat jurang antara kebutuhan dunia kerja dengan kualitas lulusan pendidikan di daerah, yang berdampak pada tingginya angka pengangguran.
Anhar menyebut, salah satu persoalan yang terjadi di lapangan adalah kebutuhan tenaga pendidik yang belum sepenuhnya terpenuhi.
Dia mengungkapkan masih ada sekolah yang harus mendatangkan guru dari luar daerah karena keterbatasan tenaga lokal yang sesuai kebutuhan.
“Di beberapa kondisi, guru dari luar masih banyak dibutuhkan karena kompetensi tertentu belum terpenuhi,” ujarnya beberapa waktu lalu.
Dia juga menyinggung peran perguruan tinggi lokal seperti Universitas Mulawarman yang dinilai belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan pasar kerja di daerah secara optimal.
Menurutnya, hal ini bukan hanya soal jumlah lulusan, tetapi juga kesesuaian keterampilan dengan permintaan di lapangan.
“Masalahnya bukan hanya lulusan, tapi apakah kompetensinya sesuai kebutuhan atau tidak. Dunia kerja akan tetap memilih yang paling siap,” kata Anhar.
Selain itu, Anhar menilai sistem pendidikan vokasi seperti SMK perlu melakukan penyesuaian lebih cepat terhadap kebutuhan industri.
Dia menekankan pentingnya keterlibatan dunia usaha dan pemerintah daerah dalam menyusun kurikulum agar lulusan tidak menumpuk tanpa terserap.
“Harus ada sinkronisasi antara sekolah, Disnaker, dan industri,” tegasnya.
Di sisi lain, Anhar juga menyoroti dominasi tenaga kerja dari luar daerah dalam sejumlah proyek pembangunan di Samarinda.
Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan bahwa tenaga kerja lokal masih belum menjadi pemain utama di sektor strategis.
“Banyak proyek besar berjalan, tapi tenaga lokal belum mendominasi,” ujarnya.
Anhar menambahkan, jika kondisi ini terus dibiarkan, maka pertumbuhan ekonomi daerah tidak akan berbanding lurus dengan penyerapan tenaga kerja lokal.
Dia menekankan perlunya pembenahan serius agar lulusan di daerah bisa lebih kompetitif dan siap bersaing.
“Kalau tidak dibenahi, ketimpangan ini akan terus terjadi,” pungkasnya. (Adv/DPRD Samarinda)
