Pansus DPRD Samarinda Soroti PAD Varia Niaga
UpdateIKN.com, Samarinda – Kinerja Badan Usaha Milik Daerah kembali menjadi sorotan dalam evaluasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2025.
Panitia Khusus (Pansus) LKPJ DPRD Kota Samarinda bersama DPRD Kota Samarinda melakukan tinjauan lapangan yang mengungkap masih rendahnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari salah satu BUMD, yakni Perumda Varia Niaga.
Anggota Pansus LKPJ, Abdul Rohim, menilai bahwa capaian pendapatan yang dihasilkan Varia Niaga masih jauh dari harapan.
Dalam laporan LKPJ Tahun 2025, kontribusi perusahaan daerah tersebut hanya berkisar di angka Rp500 juta, jumlah yang dinilai belum sebanding dengan potensi bisnis yang dimiliki.
“Varia Niaga ini kami harapkan menjadi salah satu penyumbang PAD yang besar, tapi kenyataannya baru sekitar Rp500 juta. Itu masih sangat kecil jika melihat potensi yang ada,” ungkapnya dalam agenda tinjauan lapangan Pansus beberapa waktu lalu.
Pansus menilai, rendahnya kontribusi PAD ini menjadi indikator bahwa pengelolaan aset dan unit usaha yang dijalankan belum optimal. Dalam konteks pembangunan daerah, BUMD seharusnya menjadi motor penggerak ekonomi, sekaligus sumber pendapatan penting bagi pemerintah kota.
Abdul Rohim menegaskan, DPRD Samarinda melihat adanya ketimpangan antara potensi usaha yang dimiliki dengan realisasi pendapatan yang masuk ke kas daerah. Kondisi ini dinilai perlu segera dievaluasi secara menyeluruh agar tidak terus berlanjut dalam tahun-tahun berikutnya.
“Kalau kita bicara potensi, harusnya bisa jauh lebih besar dari itu. Tapi yang terjadi masih sangat kecil,” katanya.
Dalam proses peninjauan, Pansus DPRD Samarinda juga mengunjungi salah satu unit usaha yang dikelola Varia Niaga, yakni kawasan parkir yang terintegrasi dengan fasilitas kafe dan wahana jet ski. Lokasi ini sebelumnya dianggap sebagai salah satu aset produktif yang berpotensi menghasilkan PAD besar.
Namun, hasil penelusuran di lapangan menunjukkan fakta berbeda. Ternyata, pengelolaan kafe dan wahana jet ski tidak dilakukan sepenuhnya oleh Varia Niaga, melainkan telah dikerjasamakan dengan pihak swasta.
Skema kerja sama tersebut membuat porsi pendapatan yang diterima perusahaan daerah menjadi sangat terbatas. Dari kesepakatan yang berjalan, Varia Niaga hanya memperoleh sekitar 10 persen dari hasil bersih yang dihasilkan pihak pengelola swasta.
“Ini sangat kecil. Kalau dikelola sendiri, keuntungannya bisa jauh lebih besar. Tapi kalau hanya menerima 10 persen dari hasil kerja sama, tentu PAD yang masuk juga tidak maksimal,” tegas Abdul Rohim.
Temuan ini langsung menjadi perhatian serius Pansus LKPJ DPRD Kota Samarinda. Pola kerja sama yang diterapkan dinilai perlu dievaluasi secara mendalam karena berpotensi menjadi salah satu faktor utama rendahnya kontribusi PAD dari Varia Niaga.
Menurut Pansus, model kerja sama yang terlalu memberikan porsi besar kepada pihak ketiga, justru mengurangi manfaat ekonomi yang seharusnya dapat dinikmati langsung oleh pemerintah daerah melalui BUMD.
Dalam perspektif pengelolaan aset daerah, skema seperti ini dianggap kurang efektif jika tujuan utamanya adalah meningkatkan pendapatan daerah secara optimal.
Pansus DPRD Samarinda menegaskan bahwa ke depan, aset-aset strategis yang dimiliki BUMD idealnya dikelola secara mandiri. Dengan begitu, seluruh potensi keuntungan dapat masuk langsung ke perusahaan daerah dan berdampak lebih signifikan terhadap peningkatan PAD.
“Kalau menurut kami, mestinya dikelola sendiri, bukan diserahkan ke swasta. Dengan begitu, hasil yang masuk ke Varia Niaga bisa lebih besar dan PAD juga ikut naik,” tutup Abdul Rohim. (Adv/DPRD Samarinda)
