Jahidin Desak Tindakan Tegas Tongkang Tabrak Jembatan Mahakam
UpdateIKN.com, Samarinda – Insiden tongkang terlepas yang hampir kembali menabrak Jembatan Mahakam baru-baru ini membuat geram banyak pihak, termasuk Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Timur (DPRD Kaltim), Jahidin.
Kejadian ini bukan kali pertama terjadi. Berkali-kali, jembatan ikonik dan vital bagi mobilitas warga Samarinda itu nyaris menjadi korban kelalaian perusahaan angkutan batu bara dan logistik di Sungai Mahakam.
Jahidin menegaskan bahwa DPRD Kaltim telah mengambil langkah tegas dengan meminta pergantian pimpinan di Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP). Menurutnya, KSOP sebagai otoritas pengawasan pelayaran memiliki tanggung jawab besar dalam mencegah insiden seperti ini.
“Kita sudah panggil KSOP, dan kami minta pimpinan diganti karena lalai. Permintaan ini sudah ditindaklanjuti, namun permasalahan utamanya adalah lemahnya penegakan tanggung jawab oleh pihak perusahaan yang lalai,” tegas Jahidin, politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dari Dapil Samarinda, baru-baru ini.
Dalam kasus sebelumnya, perusahaan yang tongkangnya menabrak Jembatan Mahakam pernah menyatakan kesanggupan membayar ganti rugi sebesar Rp35 miliar. Namun, hingga kini, Jahidin mengaku belum melihat perkembangan nyata dari realisasi pertanggungjawaban tersebut.
“Saya sendiri saat rapat sudah menginstruksikan agar kesanggupan itu tidak cukup hanya berupa pernyataan di bawah tangan. Harus dibuat resmi di depan notaris. Dengan cross akte atau akta notaris, kalau perusahaan tidak menepati janjinya, kita punya dasar hukum untuk menyita aset mereka sebagai bentuk pertanggungjawaban,” terangnya.
Menurutnya, selama ini banyak perusahaan yang memberikan janji tanpa realisasi.
“Kalau tidak dibuat akta sah, itu hanya janji kosong. Sering kali oknum perusahaan ini lolos dari kewajibannya. Ini tidak bisa dibiarkan,” katanya.
Jembatan Mahakam bukan sekadar penghubung antara dua wilayah Samarinda. Infrastruktur ini adalah nadi utama transportasi darat yang menghubungkan jalur distribusi logistik, ekonomi, dan sosial masyarakat. Jika jembatan ini rusak atau lumpuh akibat tabrakan tongkang, dampaknya akan sangat luas.
“Sudah puluhan kali kejadian seperti ini terjadi. Kita harus bertindak tegas. Jangan sampai Jembatan Mahakam rusak baru kita sibuk. Pencegahan lebih penting daripada penyesalan,” ujar Jahidin.
Sebagai wakil rakyat dari Samarinda, Jahidin berharap pemerintah daerah dan aparat penegak hukum tidak ragu mengambil langkah hukum terhadap pelaku kelalaian. Dia mendorong agar DPRD Kaltim bersama instansi terkait membuat regulasi yang lebih ketat dan memastikan setiap perusahaan pelayaran yang melintasi Sungai Mahakam tunduk pada aturan.
“Kita ingin ada efek jera. Tidak cukup hanya minta maaf dan bayar denda. Harus ada konsekuensi hukum yang jelas agar peristiwa ini tidak berulang,” tegasnya.
Jahidin berharap agar semua pihak bersinergi menjaga keselamatan Jembatan Mahakam. Ia juga meminta agar masyarakat terus mengawal proses hukum dan mendorong transparansi pertanggungjawaban dari perusahaan-perusahaan pelayaran.
“Ini soal keselamatan publik. Ini soal harga diri Kalimantan Timur. Jangan sampai kita kalah oleh kelalaian,” tutup Jahidin. (Putri/ADV)
