UpdateIKN.com, Samarinda – Kenaikan harga BBM non subsidi mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda memperkuat langkah pengendalian harga dan distribusi barang. Upaya ini dilakukan untuk menjaga stabilitas ekonomi daerah agar tetap berjalan seimbang di tengah perubahan biaya energi.
Sekretaris Daerah Neneng Chamelia Shanti menegaskan bahwa pemerintah kota langsung merespons kondisi ini dengan menyusun langkah terpadu lintas sektor. Menurutnya, kenaikan harga BBM memiliki kaitan erat dengan biaya logistik yang berpengaruh pada harga barang di pasaran.
“Kami melihat dampaknya ada pada distribusi dan biaya operasional. Karena itu, pengendalian harus dilakukan secara menyeluruh agar harga tetap stabil dan masyarakat tetap bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari,” ujarnya, Selasa (28/4/2026).
Ia menjelaskan bahwa biaya transportasi menjadi salah satu komponen penting dalam pembentukan harga barang. Oleh sebab itu, pemerintah berupaya memastikan distribusi tetap lancar sekaligus menjaga keterjangkauan harga di tingkat konsumen.
Neneng juga menekankan pentingnya perhatian terhadap kelompok masyarakat yang bergantung pada BBM dalam aktivitas ekonominya, seperti pelaku UMKM, nelayan, dan sektor transportasi.
“Kebijakan yang disusun harus tetap memberi ruang perlindungan bagi kelompok tersebut agar aktivitas ekonomi mereka tetap berjalan,” katanya.
Sementara itu, Asisten II Setda Kota Samarinda Marnabas Patiroy menyampaikan bahwa langkah teknis di lapangan terus diperkuat, terutama dalam menjaga pasokan dan stabilitas harga.
“Kami akan rutin menggelar operasi pasar dan memperketat pengawasan distribusi. Ini penting agar pasokan tetap tersedia dan harga bahan pokok tetap terkendali,” terang Marnabas.
Ia juga menambahkan bahwa pemerintah kota mendorong kerja sama antar daerah untuk menjaga pasokan pangan, sekaligus mengembangkan urban farming sebagai bagian dari penguatan ketahanan pangan lokal.
“Dengan memanfaatkan potensi lokal, kita bisa membantu menjaga ketersediaan bahan pokok di Samarinda,” katanya.
Selain itu, pemantauan harga dan stok dilakukan secara berkala di berbagai pasar, baik tradisional maupun modern. Pemerintah juga menyiapkan skema intervensi cepat melalui anggaran belanja tidak terduga jika diperlukan.
Melalui koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah, Pemkot Samarinda memastikan seluruh langkah berjalan terarah dan konsisten, sehingga stabilitas harga dan daya beli masyarakat tetap terjaga di tengah dinamika harga energi. (Putri/Par)
