UpdateIKN.com, Samarinda – Kontroversi renovasi rumah jabatan gubernur Kaltim senilai Rp25 miliar yang turut memunculkan sorotan terhadap fasilitas seperti kursi pijat dan akuarium air laut terus menjadi perhatian luas masyarakat.
Menanggapi polemik yang berkembang, Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Rudy Mas’ud, menyampaikan klarifikasi lengkap disertai permohonan maaf terbuka, serta langkah konkret untuk meredam kegaduhan.
Dalam pernyataannya, Rudy mengakui bahwa dirinya mengikuti secara langsung berbagai kritik, masukan, hingga keresahan publik yang mencuat dalam beberapa hari terakhir. Ia menegaskan bahwa respons masyarakat tersebut merupakan bagian penting dari kontrol sosial terhadap jalannya pemerintahan.
“Saya memahami ketika menyangkut kebijakan dan penggunaan fasilitas publik, wajar jika muncul pertanyaan. Kritik yang keras itu adalah bentuk kepedulian masyarakat terhadap daerah yang kita cintai bersama,” ujarnya, Minggu malam (26/4/2026).
Isu ini mencuat setelah publik menyoroti sejumlah item dalam paket renovasi yang dianggap tidak prioritas di tengah kebutuhan dasar masyarakat, terutama keberadaan kursi pijat dan fasilitas dekoratif seperti akuarium air laut. Di ruang publik, hal ini memicu perdebatan mengenai sensitivitas penggunaan anggaran daerah serta prioritas belanja pemerintah.
Rudy Mas’ud menjelaskan bahwa perencanaan renovasi rumah dinas gubernur Kaltim sebenarnya telah disusun sebelum dirinya menjabat. Namun ia menegaskan tidak akan melepaskan tanggung jawab sebagai pemimpin daerah saat ini.
“Perlu kami sampaikan secara jujur bahwa perencanaan paket renovasi tersebut memang sudah ada sebelum kami menjabat. Namun sebagai Gubernur saat ini, tanggung jawab tetap ada pada saya. Saya tidak mencari alasan, ini adalah tanggung jawab saya,” tegasnya.
Sebagai bentuk komitmen atas tanggung jawab tersebut, Rudy Mas’ud menyatakan akan menanggung secara pribadi seluruh biaya untuk item yang dinilai tidak berkaitan langsung dengan fungsi kedinasan.
“Saya akan menanggung secara pribadi item renovasi yang di luar fungsi kedinasan, termasuk kursi pijat dan akuarium air laut,” katanya.
Dia memastikan bahwa seluruh paket renovasi akan melalui proses evaluasi dan audit ulang secara terbuka. Langkah ini diambil untuk menjamin transparansi sekaligus membuka ruang pengawasan publik terhadap penggunaan anggaran.
“Kami akan evaluasi dan audit ulang secara terbuka agar masyarakat bisa melihat dengan jelas dan ikut mengawasi,” katanya.
Tak hanya berhenti pada isu renovasi, polemik juga meluas ke persoalan pengangkatan anggota keluarga dalam Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Kaltim, termasuk posisi yang diisi oleh adik gubernur.
Menanggapi hal tersebut, Rudy Mas’ud mengambil langkah tegas dengan menghentikan keterlibatan keluarga dalam struktur yang berhubungan langsung dengan pemerintahan.
“Sebagai bentuk menjaga kepercayaan publik, mulai ke depan kami akan meniadakan keterlibatan keluarga dalam peran struktural yang berhubungan langsung dengan pemerintah provinsi,” katanya.
Selain itu, Rudy Mas’ud juga menyinggung pernyataannya sebelumnya yang sempat dikaitkan dengan pimpinan nasional dan menimbulkan penafsiran berbeda di tengah masyarakat. Ia menyampaikan permohonan maaf dan memastikan akan lebih berhati-hati dalam berkomunikasi.
“Saya memohon maaf sebesar-besarnya atas pernyataan yang menimbulkan persepsi kurang tepat. Tidak ada maksud sedikit pun untuk membawa pihak mana pun ke dalam konteks yang tidak semestinya,” ucapnya.
Ke depan, Rudy Mas’ud menegaskan komitmennya untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan dengan pendekatan yang lebih transparan, akuntabel, serta berpihak pada kebutuhan masyarakat luas. Ia juga berjanji akan lebih selektif dalam menentukan prioritas anggaran, terutama yang menyangkut fasilitas pejabat.
“Saya akan bekerja lebih teliti, lebih peka, dan lebih mendahulukan apa yang menjadi prioritas masyarakat Kalimantan Timur. Kami ingin memastikan setiap kebijakan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” pungkasnya. (Putri/Par)
