Pulau-Pulau di Berau Terancam Diambil Alih, Makmur HAPK Desak Pemda Bertindak Tegas
UpdateIKN.com, Samarinda – Anggota DPRD Kaltim, Makmur HAPK, menyuarakan kekhawatirannya atas isu pengambilalihan pulau-pulau strategis di wilayah Kabupaten Berau, termasuk Pulau Kakaban dan sekitarnya.
Dia menilai sikap acuh tak acuh dari pemerintah daerah berpotensi menimbulkan dampak serius terhadap kedaulatan wilayah, serta kelestarian lingkungan.
Makmur menyoroti posisi geografis Pulau Kakaban yang sangat dekat dengan Pulau Maratua yang hanya sekitar 10 menit perjalanan. Kondisi ini menurutnya sangat rawan jika tidak diawasi secara ketat, mengingat kedekatan geografis kerap menjadi celah yang dimanfaatkan pihak luar untuk mengambil alih secara perlahan.
“Saya sudah khawatir dari awal. Kalau kawasan ini secara keseluruhan diambil alih, itu berbahaya. Apalagi kalau pemerintah daerah acuh tak acuh, rakyat juga bisa ikut-ikutan cuek. Ini sangat merepotkan,” ujarnya ditemui usai Rapat Paripurna DPRD Kaltim, Senin (23/6/2025).
Makmur mengingatkan bahwa kepala daerah merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah pusat dan provinsi, sehingga seharusnya lebih peduli terhadap isu-isu strategis di wilayahnya. Ia menyesalkan minimnya kepedulian kepala daerah terhadap kawasan pulau-pulau kecil yang memiliki nilai konservasi tinggi dan potensi konflik wilayah.
“Saya tidak melihat ada perhatian serius. Kalau kita bicara soal Pulau Sangalaki, itu kan pulau konservasi, tempat penyu bertelur. Tapi siapa yang jaga? Pemerintah kabupaten. Seharusnya ada peran pusat juga, terutama dalam pengawasan,” katanya.
Makmur juga mengkritisi kecenderungan beberapa pihak yang hanya fokus pada aspek laut atau konservasi penyu semata, tanpa memperhatikan kawasan daratan pulau itu sendiri. Ia menegaskan bahwa pulau dan laut adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan.
“Jangan sampai kita hanya urus penyu, tapi pulau tempat mereka bertelur justru dibiarkan lepas pengawasan. Penyu itu tidak tidur di pulau. Setelah bertelur dia pergi. Tapi pulau itu tetap bagian dari wilayah kita, tidak bisa dianggap remeh,” katanya.
Kekhawatiran ini bukan tanpa alasan. Menurutnya, sudah ada contoh nyata di mana pulau-pulau tertentu secara de facto sudah dikuasai pihak luar, dan ironisnya, dibiarkan begitu saja oleh pemerintah daerah. Ia menyebut potensi konflik kedaulatan bisa terjadi jika hal ini terus berlanjut.
Makmur mendesak agar Pemkab Berau dan Pemprov Kaltim segera memperjelas status hukum, pengelolaan, dan pengawasan terhadap pulau-pulau kecil yang berada di kawasan strategis, khususnya yang dekat dengan wilayah perbatasan atau memiliki potensi pariwisata dan konservasi.
“Kalau kawasan laut, silakan. Tapi daratannya, pulau-pulaunya itu tidak bisa dibiarkan. Jangan sampai kita menyesal nanti ketika pulau-pulau itu sudah lepas. Pemerintah daerah harus ambil bagian, jangan anggap remeh,” pungkas Makmur. (Putri/ADV)
