UpdateIKN.com, Jakarta –   Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah menyetujui alokasi anggaran sebesar Rp 48,8 triliun untuk kelanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) pada periode 2025–2029.

Anggaran ini difokuskan untuk menjadikan IKN sebagai ibu kota politik Indonesia, sebagaimana disampaikan Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, usai rapat terbatas di Istana Presiden, Jakarta, Selasa (21/1/2025).

“Rp 48,8 triliun tadi Bapak Presiden sudah setuju untuk dialokasikan di OIKN untuk menyelesaikan pembangunan infrastruktur legislatif, yudikatif, dan pendukung ekosistem lainnya,” ujarnya.

Tahap kedua pembangunan IKN akan mencakup penyelesaian kompleks legislatif dan yudikatif, termasuk akses menuju Wilayah Perencanaan (WP) 2. Selain itu, anggaran tersebut juga mencakup pemeliharaan dan pengelolaan sarana prasarana yang sudah selesai dibangun.

Basuki menambahkan, selain dana APBN, proyek-proyek di IKN juga dibiayai melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) sebesar Rp 60,93 triliun. Proyek KPBU meliputi pembangunan 97 tower apartemen, 129 rumah tapak, serta infrastruktur strategis seperti jalan dan multi-utility tunnel (MUT) sepanjang 138,6 km di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).

“Kami juga mengembangkan 1 proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan telah melaporkan ground breaking investasi hotel, hunian, retail, dan perkantoran senilai Rp 6,49 triliun kepada Bapak Presiden,”  beber Basuki.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan bahwa pembangunan IKN akan berlanjut sesuai timeline.

“Fokus kami adalah menyelesaikan kawasan inti pemerintahan sebagai ibu kota politik. Fasilitas legislatif dan yudikatif harus selesai untuk mencerminkan tata kelola pemerintahan yang demokratis,” katanya.

AHY juga mengajak pihak swasta untuk berkontribusi secara positif dalam mendukung pembangunan IKN. Menurutnya, sinergi pemerintah dan badan usaha menjadi kunci keberhasilan pembangunan jangka panjang.

Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, melaporkan bahwa 27 tower apartemen di IKN telah siap diresmikan. Selain itu, rumah jabatan menteri juga telah rampung.

“Kami optimis, seluruh fasilitas inti di IKN dapat digunakan sesuai target, mendukung operasional pemerintahan dan pembangunan,” tutupnya. (*/Par)

Iklan