Pembangunan Tenaga Kerja, Disnaker Diminta Bersinergi
UpdateIKN.com, Samarinda – Pembangunan tenaga kerja di Samarinda menjadi fokus utama dalam mewujudkan kota yang maju dan sejahtera. Hal ini ditegaskan oleh Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti.
Dia mengingatkan pentingnya bersinergi antara Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) dan pihak terkait, seperti Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda, perusahaan, dan lembaga pelatihan, untuk mencapai tujuan tersebut.
“Pembangunan tenaga kerja tidak dapat dilakukan sendiri oleh Disnaker. Diperlukan sinergi dan kolaborasi yang kuat dengan semua pihak,” tegasnya.
Tak hanya itu, Puji juga menyoroti beberapa aspek krusial yang perlu mendapat perhatian serius, di antaranya realisasi anggaran tahun 2024. Disnaker diminta untuk memastikan progres dan realisasi anggaran tahun 2024 berjalan sesuai rencana. Kendala yang mungkin muncul, seperti regulasi yang tidak lengkap dan alokasi dana yang terbatas, harus segera diatasi.
Kemudian, persiapan tenaga kerja untuk IKN. Mengingat Samarinda sebagai penyangga Ibu Kota Negara (IKN) baru, Puji menekankan pentingnya mengarahkan tenaga kerja lokal untuk berpartisipasi dalam proyek-proyek IKN.
“Ini membutuhkan persiapan matang, seperti program sertifikasi dan pelatihan yang terarah,” terangnya.
Tak kalah penting, menurut Puji, adalah pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja. Dia menyayangkan minimnya pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja di Samarinda, terutama yang didanai oleh APBD. Untuk itu, dia mendorong Disnaker untuk memanfaatkan dana dekonsentrasi dari APBD provinsi untuk meningkatkan program pelatihan dan sertifikasi.
Puji meminta upaya untuk mengurangi pengangguran terbuka, khususnya bagi lulusan SMA, SMK, dan perguruan tinggi yang belum bekerja, harus ditingkatkan. Ia mendorong penyelenggaraan job fair secara konsisten dengan dukungan dana APBD dan perusahaan.
Kemudian, Puji menyoroti lambatnya implementasi instruksi presiden (Inpres) terkait BPJS Ketenagakerjaan untuk pekerja rentan. Hal ini berdampak pada 19 ribu pekerja rentan di Samarinda yang belum mendapatkan manfaat BPJS Ketenagakerjaan.
Puji juga mengusulkan agar anggaran untuk pelatihan dan peningkatan kompetensi tenaga kerja ditingkatkan.
“Dengan sinergi yang solid, regulasi yang jelas, dan peningkatan anggaran, diharapkan pembangunan tenaga kerja di Samarinda dapat mencapai kemajuan yang signifikan. Ini akan berkontribusi pada terciptanya kota yang dinamis, produktif, dan sejahtera bagi seluruh masyarakat,” pungkasnya. (Adv/Putri/Par)
