Muhammad Darlis Soroti Lemahnya Proteksi KHDTK Unmul
UpdateIKN.com, Samarinda – Kasus tambang ilegal di kawasan Kebun Raya Unmul yang merupakan bagian dari Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Unmul memicu keprihatinan dari Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Muhammad Darlis Pattalongi.
Dia mengingatkan bahwa perambahan kawasan konservasi tidak boleh dianggap sebagai kejadian biasa, apalagi jika menyangkut hutan pendidikan dan riset seperti di Unmul Lempake.
“Jika tambang ilegal dibiarkan di KHDTK Unmul, maka akan muncul anggapan bahwa kawasan konservasi bisa ditambang tanpa konsekuensi. Ini preseden buruk,” tegasnya saat ditemui usai menghadiri rapat di Gedung E DPRD Kaltim baru-baru ini.
Menurutnya, selama ini perhatian pemerintah terhadap pengelolaan KHDTK sangat minim. Kurangnya anggaran operasional, personel pengawasan, hingga fasilitas lapangan, menyebabkan kawasan strategis ini sangat rawan terhadap praktik-praktik ilegal.
Muhammad Darlis Pattalongi mengatakan bahwa tambang ilegal di Kebun Raya Unmul harus menjadi momentum perbaikan menyeluruh. Bukan hanya menyangkut penegakan hukum, tetapi juga evaluasi terhadap kelembagaan pengelolaan hutan di tingkat daerah.
“Kita tidak bisa hanya berharap pada aparat penegak hukum. Pemprov juga harus hadir dengan kebijakan nyata dan anggaran yang cukup agar kawasan KHDTK tidak lagi jadi sasaran empuk pelaku ilegal,” katanya.
Pihak Polda Kaltim dan Gakkum KLHK, lanjut Darlis, telah menyampaikan komitmennya untuk menetapkan tersangka dalam waktu dua minggu, dimulai dari pencarian saksi kunci selama sepekan pertama. DPRD Kaltim siap mengawal proses hukum ini secara terbuka dan transparan.
Darlis menegaskan bahwa kasus ini harus menjadi pelajaran penting bagi semua pihak, khususnya dalam memperkuat perlindungan kawasan-kawasan hutan di Kalimantan Timur.
“Kalau kita gagal menjaga KHDTK Unmul, maka kawasan hutan lainnya pun akan menyusul. Kita harus buktikan bahwa negara masih punya wibawa untuk melindungi hutan kita,” pungkasnya. (Putri/ADV)
