DPRD Samarinda Minta Pemerintah Utamakan Benahi Distribusi LPG
UpdateIKN.com, Samarinda – Rencana pemerintah mengganti penggunaan LPG 3 kilogram dengan CNG Merah Putih dinilai belum menjadi kebutuhan mendesak di tengah masih banyaknya persoalan distribusi gas subsidi di daerah.
DPRD Samarinda meminta pemerintah pusat lebih memfokuskan perhatian pada pembenahan tata kelola LPG bersubsidi sebelum menjalankan program konversi secara nasional.
Anggota Komisi II DPRD Samarinda, Joha Fajal, mengatakan persoalan yang paling sering dikeluhkan masyarakat saat ini bukan mengenai jenis bahan bakar yang digunakan, melainkan sulitnya memperoleh LPG 3 kilogram di sejumlah wilayah.
“Kalau distribusinya saja masih sering menjadi persoalan, menurut saya itu yang harus diselesaikan lebih dulu. Jangan sampai muncul kebijakan baru, sementara masalah lama belum tuntas,” kata Joha, Rabu (1/7/2026).
Menurutnya, program konversi ke CNG Merah Putih harus didahului dengan kajian yang komprehensif. Pemerintah tidak hanya berbicara mengenai efisiensi energi atau pengurangan impor, tetapi juga wajib menghitung dampak ekonomi yang akan dirasakan masyarakat.
“Setiap kebijakan pasti memiliki konsekuensi. Karena itu, pemerintah harus melihat kesiapan masyarakat secara menyeluruh, bukan hanya dari sisi programnya,” ujarnya.
Joha menilai perubahan jenis bahan bakar akan memunculkan kebutuhan baru bagi masyarakat. Pengguna kemungkinan harus menyesuaikan regulator, selang, hingga perlengkapan pendukung lainnya agar sesuai dengan tabung CNG.
“Itu tentu membutuhkan biaya. Jangan sampai masyarakat dipaksa mengeluarkan uang lagi hanya untuk mengikuti perubahan kebijakan,” tegasnya.
Dirinya juga mengingatkan bahwa pelaku usaha mikro menjadi kelompok yang paling berpotensi terdampak apabila proses konversi dilakukan tanpa persiapan matang. Menurutnya, tambahan biaya sekecil apa pun dapat memengaruhi keberlangsungan usaha masyarakat kecil.
“Usaha mikro sangat bergantung pada biaya operasional yang efisien. Kalau harus membeli perlengkapan baru, tentu menjadi beban tambahan bagi mereka,” terangnya.
Selain kesiapan pengguna, DPRD Samarinda turut menyoroti kebutuhan anggaran pemerintah dalam merealisasikan program tersebut. Pembangunan infrastruktur, distribusi tabung baru, hingga edukasi kepada masyarakat diperkirakan membutuhkan biaya yang tidak sedikit.
“Pemerintah harus benar-benar menghitung kemampuan anggaran. Jangan sampai proyek besar dijalankan tetapi pelaksanaannya justru tidak maksimal karena persiapannya kurang matang,” ucap Joha.
Dirinya berharap setiap kebijakan di sektor energi disusun berdasarkan kebutuhan riil masyarakat. Menurutnya, keberhasilan sebuah program tidak hanya diukur dari tujuan yang ingin dicapai, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat mampu menerima dan menjalankannya.
“Kami mendukung setiap upaya memperkuat ketahanan energi nasional. Tetapi masyarakat juga harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap pengambilan kebijakan,” tuturnya.
Joha meminta pemerintah tidak terburu-buru mengambil keputusan sebelum seluruh aspek teknis, sosial, dan ekonomi benar-benar siap.
“Jangan sampai kebijakan yang dirancang untuk memperbaiki keadaan justru menimbulkan persoalan baru. Selesaikan dulu masalah distribusi LPG subsidi, baru pikirkan langkah berikutnya,” pungkasnya. (Adv/DPRD Samarinda)
