Deflasi Kaltim Berlanjut, Kebijakan Diskon Listrik Jadi Faktor Utama
UpdateIKN.com, Samarinda – Provinsi Kalimantan Timur kembali mencatat deflasi pada Januari 2025, meskipun lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya.
Berdasarkan data Indeks Harga Konsumen (IHK), Kaltim mengalami deflasi 0,30 persen secara tahunan (yoy) dan 0,25 persen secara bulanan (mtm).
Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Kaltim, Budi Widihartanto, menjelaskan, deflasi ini salah satunya disebabkan oleh penurunan harga di kelompok administered prices (AP), terutama karena kebijakan diskon 50 persen untuk tarif listrik bagi pelanggan rumah tangga dengan daya hingga 2.200 VA.
“Penyesuaian tarif listrik akibat kebijakan pemerintah ini memberikan kontribusi signifikan terhadap penurunan IHK Kaltim pada Januari 2025,” ujar Budi dalam keterangan tertulisnya, Selasa (4/3/2025).
Menurutnya, kondisi ini mencerminkan ekonomi Kaltim yang tetap terkendali di tengah dinamika global, dengan daya beli masyarakat yang masih terjaga.
Berdasarkan analisis BI Kaltim, dua sektor utama menjadi pendorong utama deflasi kali ini, yakni kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga. Dimana diskon tarif listrik yang diterapkan pemerintah memberikan andil deflasi sebesar 0,51 persen (mtm).
Selanjutnya, kelompok transportasi. Meski beberapa komoditas transportasi mengalami penurunan harga, permintaan angkutan udara yang meningkat menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idulfitri sedikit menahan penurunan deflasi yang lebih dalam.
Sementara itu, langkah pengendalian inflasi terus dilakukan oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Kaltim melalui berbagai strategi.
Salah satunya adalah Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP), yang bertujuan untuk menjaga ketersediaan pasokan pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani di daerah.
“Kami terus mendorong produksi pertanian dengan memberikan bantuan pupuk, alat pertanian, serta meningkatkan mekanisasi untuk memastikan pasokan tetap terjaga,” kata Budi.
Untuk mengantisipasi lonjakan harga menjelang Ramadan, TPID Kaltim bersama pemerintah pusat menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM). Program ini berlangsung secara serentak di kantor pos kabupaten/kota se-Indonesia pada 1-29 Maret 2025.
Sebelumnya, GPM juga telah dilaksanakan di beberapa daerah di Kaltim, seperti Samarinda, Berau, Kutai Kartanegara, dan Bontang sepanjang Februari.
Menurut Budi, langkah ini bertujuan untuk memberikan akses pangan murah kepada masyarakat, serta menjaga stabilitas harga di tengah meningkatnya permintaan menjelang Ramadan dan Idulfitri.
“Melalui Gerakan Pangan Murah, kami berharap masyarakat bisa mendapatkan bahan pokok dengan harga yang lebih terjangkau, sehingga daya beli tetap terjaga,” ujarnya.
Meski awal tahun ini diwarnai deflasi, tekanan inflasi diperkirakan meningkat pada Maret 2025 seiring dengan berakhirnya kebijakan diskon listrik dan meningkatnya permintaan bahan pokok selama bulan Ramadan.
Budi pun mengimbau masyarakat untuk berbelanja secara bijak dan tidak melakukan panic buying, agar harga tetap stabil.
“Kami mendorong masyarakat untuk membeli sesuai kebutuhan, tidak berlebihan, serta lebih bijak dalam mengelola pengeluaran, terutama menjelang Ramadan,” tutupnya.
Ke depan, BI dan TPID Kaltim akan terus memperkuat strategi 4K (Keterjangkauan harga, Ketersediaan pasokan, Kelancaran distribusi, dan Komunikasi efektif) guna menjaga stabilitas inflasi, serta memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Kalimantan Timur. (End)
