Samarinda Kurangi Ketergantungan Dana Pusat
UpdateIKN.com, Samarinda – Pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) yang diterima daerah menjadi momentum bagi Kota Samarinda untuk memperkuat kemandirian fiskal.
DPRD Kota Samarinda menilai pemerintah daerah tidak bisa terus bergantung pada transfer pusat dan harus mulai mengoptimalkan seluruh sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dimiliki.
Wakil Ketua DPRD Kota Samarinda, Celni Pita Sari, mengatakan berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat telah memberikan pelajaran penting bagi daerah untuk lebih serius membangun kekuatan fiskal sendiri.
Menurutnya, ketergantungan yang terlalu besar terhadap dana pusat dapat menjadi risiko ketika terjadi perubahan kebijakan nasional yang berdampak langsung terhadap kemampuan keuangan daerah.
“Peristiwa pemotongan DBH ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa daerah harus memiliki sumber pendapatan yang kuat dan berkelanjutan. Tidak bisa selamanya bergantung pada dana transfer pusat,” kata Celni.
Dia mengakui, pengurangan DBH telah memengaruhi sejumlah kegiatan pemerintahan. Berbagai organisasi perangkat daerah terpaksa melakukan penyesuaian anggaran agar program prioritas tetap berjalan di tengah keterbatasan fiskal.
“Memang ada beberapa kegiatan yang harus diefisiensikan. Namun kondisi ini justru mendorong kita untuk lebih kreatif dalam mencari dan mengoptimalkan sumber pendapatan daerah,” ujarnya.
Di tengah tekanan tersebut, lanjutnya, Samarinda dinilai masih memiliki modal yang cukup kuat karena tren PAD terus menunjukkan pertumbuhan positif. Kondisi itu menjadi bantalan penting yang membantu pemerintah daerah menjaga stabilitas pembangunan.
“Alhamdulillah PAD kita mengalami peningkatan. Ini menjadi kekuatan yang membantu menutup kekurangan akibat berkurangnya dana transfer pusat,” ungkap Celni.
Dia menegaskan bahwa peningkatan PAD tidak boleh hanya bergantung pada kenaikan target tahunan semata. Pemerintah daerah harus mulai memperbaiki sistem pengelolaan pendapatan agar lebih modern, transparan, dan akuntabel.
“Yang paling penting bukan hanya mengejar angka, tetapi memastikan seluruh potensi pendapatan benar-benar masuk ke kas daerah. Di sinilah pentingnya pembenahan sistem,” tegasnya.
Salah satu langkah yang kini mendapat perhatian serius DPRD Samarinda adalah digitalisasi pembayaran pajak dan retribusi. Sistem elektronik berbasis QR Code dinilai mampu mempersempit ruang terjadinya kebocoran penerimaan pada berbagai sektor usaha.
“Dengan sistem digital, transaksi lebih mudah dipantau dan lebih transparan. Ini akan membantu meningkatkan kepercayaan sekaligus memperkuat pendapatan daerah,” katanya.
Selain sektor pajak, DPRD Samarinda juga menaruh perhatian besar terhadap pengelolaan perparkiran yang selama ini dinilai masih menyimpan potensi besar bagi peningkatan PAD.
Berbagai inovasi, termasuk skema parkir berlangganan dan pembayaran non-tunai, tengah dikaji untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan sektor tersebut.
“Kita melihat masih banyak potensi yang bisa dioptimalkan. Parkir adalah salah satunya. Jika dikelola secara profesional dan berbasis teknologi, kontribusinya terhadap PAD bisa jauh lebih besar,” ujarnya.
Celni menegaskan DPRD Samarinda akan terus mengawal langkah-langkah strategis yang dilakukan pemerintah kota dalam memperkuat kapasitas fiskal daerah.
Menurutnya, kemandirian keuangan daerah menjadi fondasi penting bagi keberlanjutan pembangunan Samarinda dalam jangka panjang.
“Tujuan akhirnya adalah membangun daerah yang semakin mandiri. Ketika pendapatan daerah kuat, pembangunan tidak akan terlalu bergantung pada kebijakan transfer dari pusat,” tandasnya. (Adv/DPRD Samarinda)
