Pemkot Samarinda Diminta Serius Pangkas Sampah Plastik

UpdateIKN.com, Samarinda – Gerakan pengurangan sampah plastik di Kota Samarinda dinilai perlu dimulai dari internal pemerintahan. Kebiasaan menggunakan air minum kemasan dalam berbagai aktivitas kedinasan menjadi salah satu praktik yang didorong untuk segera dikurangi.
Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Muhammad Andriansyah, menilai pemerintah kota memiliki tanggung jawab moral untuk menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan melalui kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh seluruh perangkat daerah.
Menurutnya, jangan sampai upaya mengajak masyarakat mengurangi sampah plastik hanya menjadi slogan, sementara kebiasaan serupa masih berlangsung di lingkungan perkantoran pemerintah.
Dia mendorong Pemkot Samarinda mengambil langkah lebih tegas dengan mengeluarkan surat edaran yang mengatur pengurangan penggunaan air minum dalam kemasan botol plastik di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Pemerintah harus punya komitmen yang jelas. Jangan sampai kita meminta masyarakat mengurangi sampah plastik, tetapi di lingkungan pemerintahan sendiri belum menunjukkan perubahan. Kita harus mulai dari internal,” katanya baru-baru ini.
Dia menjelaskan, salah satu kebiasaan yang dapat dibangun adalah penggunaan tumbler oleh pegawai. Kebiasaan tersebut dapat diterapkan ketika bekerja maupun mengikuti kegiatan rapat sehingga kebutuhan air minum tidak selalu bergantung pada kemasan sekali pakai.
Namun, menurutnya, keberhasilan kebijakan tidak bisa hanya diukur dari adanya aturan. Pemerintah juga harus memastikan setiap kantor memiliki fasilitas yang memungkinkan pegawai menjalankan kebiasaan tersebut.
Andriansyah menilai ketersediaan tempat pengisian air minum perlu menjadi bagian dari perencanaan setiap OPD. Dispenser atau fasilitas isi ulang harus tersedia agar pegawai dapat memperoleh air minum tanpa harus membeli botol plastik berulang kali.
“Jangan membuat kebijakan yang hanya bagus di atas kertas. Ketika pegawai diminta membawa tumbler, fasilitas untuk mengisi air juga harus disiapkan. Kalau keduanya tersedia, penerapannya akan jauh lebih mudah,” ujarnya.
Kata dia, perubahan pola konsumsi di lingkungan pemerintahan sebenarnya tidak harus dimulai dengan program besar. Penataan kebiasaan sehari-hari justru bisa menjadi langkah awal untuk menekan penggunaan plastik secara bertahap.
Sebagai referensi, Andriansyah menyinggung fasilitas air minum isi ulang yang tersedia di sejumlah stasiun KRL Jakarta. Fasilitas tersebut memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengisi kembali tempat minum yang dibawa dari rumah.
Menurutnya, pendekatan serupa layak diterapkan di kantor-kantor pemerintahan Samarinda. Selain mendukung pengurangan sampah plastik, keberadaan fasilitas tersebut juga memberikan pilihan yang lebih praktis bagi pegawai.
“Tidak perlu selalu menggunakan air minum kemasan. Kalau fasilitas pengisian tersedia, pegawai bisa membawa tumbler sendiri dan mengisinya sesuai kebutuhan,” ungkapnya.
Dirinya berharap Pemkot Samarinda tidak berhenti pada penerbitan kebijakan. Pelaksanaannya perlu dijaga agar seluruh OPD benar-benar menjalankan komitmen pengurangan plastik secara konsisten.
Menurut Andriansyah, keberhasilan gerakan ramah lingkungan justru terlihat dari perubahan kebiasaan yang terus berlangsung, bukan sekadar kegiatan atau kampanye dalam waktu tertentu.
“Hal sederhana seperti ini harus dibiasakan. Kalau pemerintah sudah memberikan contoh, masyarakat akan melihat bahwa kepedulian terhadap lingkungan memang dimulai dari tindakan, bukan hanya ucapan,” tutupnya. (Adv/DPRD Samarinda)





