Puji Astuti : Program Kesehatan Jiwa Jangan Berhenti di Atas Kertas

UpdateIKN.com, Samarinda – Kebijakan memperluas layanan kesehatan jiwa hingga tingkat puskesmas di Kota Samarinda menghadapi tantangan serius. Ketersediaan tenaga profesional menjadi salah satu pekerjaan rumah yang harus diselesaikan agar program tersebut benar-benar bisa dirasakan masyarakat.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti, menilai penyediaan layanan kesehatan mental tidak cukup hanya melalui instruksi atau kebijakan pemerintah. Tanpa dukungan psikolog klinis dan psikiater, pelayanan yang disiapkan berpotensi belum mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara optimal.
Dia menyoroti belum sejalannya dorongan penyediaan layanan kesehatan jiwa dari Kementerian Kesehatan dengan kesiapan tenaga ahli di fasilitas kesehatan tingkat pertama.
“Di setiap puskesmas itu harus ada layanan kesehatan jiwa. Tapi tidak diikuti dengan ketersediaan psikolog klinis atau psikiater. Itu yang kita belum menyiapkan,” katanya, belum lama ini.
Menurut dia, persoalan tersebut perlu menjadi perhatian pemerintah karena puskesmas memiliki posisi strategis dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Keberadaan tenaga profesional akan membantu proses identifikasi persoalan psikologis, sekaligus menentukan penanganan yang sesuai.
Kebutuhan itu semakin mendesak jika melihat persoalan kesehatan mental yang juga dialami kalangan remaja. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mencatat satu dari tujuh anak berusia 10–19 tahun di dunia mengalami gangguan kesehatan mental.
Sri Puji mengingatkan, persoalan kejiwaan tidak bisa dipandang sebagai masalah individu semata. Ada banyak faktor yang saling berkaitan, mulai dari perubahan budaya, perkembangan teknologi, tekanan keluarga hingga lingkungan pergaulan.
“Perubahan budaya, perkembangan teknologi, persoalan keluarga sampai pergaulan itu banyak memengaruhi kondisi kesehatan jiwa seseorang,” katanya.
Karena itu, Sri Puji menilai kebijakan kesehatan mental harus dibangun melalui pendekatan yang lebih luas. Penanganan tidak cukup hanya mengandalkan fasilitas medis, tetapi juga perlu memperhatikan kondisi fisik, mental, sosial, dan ekonomi masyarakat.
DPRD Samarinda juga melihat sektor pendidikan sebagai bagian penting dari upaya memperkuat pencegahan. Sri Puji mendorong optimalisasi Unit Kesehatan Sekolah (UKS) agar tidak hanya berorientasi pada pemeriksaan kesehatan fisik siswa.
Sekolah, menurutnya, dapat mengambil peran melalui edukasi kesehatan jiwa serta pengenalan berbagai persoalan yang berpotensi mengganggu perkembangan psikologis pelajar. Materi mengenai bahaya narkoba dan kekerasan dalam hubungan pacaran juga perlu mendapatkan perhatian.
Di sisi lain, lanjut dia, keterlibatan keluarga menjadi faktor yang tidak bisa dipisahkan. Orang tua dan lingkungan terdekat diharapkan mampu mengenali perubahan perilaku anak sehingga persoalan yang muncul tidak terlambat mendapatkan perhatian.
Sri Puji menegaskan, upaya memperbaiki layanan kesehatan jiwa membutuhkan koordinasi lintas sektor. Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, pemerintah daerah, sekolah, dan keluarga harus memiliki kepedulian yang sama.
“Kesehatan jiwa remaja ini menjadi perhatian mulai dari Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, dan kita juga,” pungkasnya. (Adv/DPRD Samarinda)





