DPRD Soroti Kepastian Hak Guru di Samarinda

UpdateIKN.com, Samarinda – Kesejahteraan guru kembali menjadi pekerjaan rumah Pemerintah Kota Samarinda. Belum tuntasnya pembayaran insentif tenaga pendidik dinilai dapat memicu persoalan yang lebih luas, terutama ketika kebutuhan ekonomi harus tetap dipenuhi di tengah ketidakpastian penerimaan hak.
Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Ismail Latisi, mengingatkan pemerintah daerah agar tidak menganggap persoalan tersebut sebagai urusan administrasi semata. Menurutnya, pembayaran insentif merupakan bentuk pemenuhan kewajiban pemerintah terhadap tenaga pendidik yang telah menjalankan tugasnya.
Dia menilai tidak adil apabila guru dituntut terus memenuhi tanggung jawab profesional, sementara hak finansial yang seharusnya diterima justru belum sepenuhnya terealisasi.
Persoalan ini, kata Ismail, bahkan mulai bersinggungan dengan kondisi ekonomi sebagian guru. Dia menerima informasi adanya tenaga pendidik yang memilih menggunakan pinjaman online (pinjol) untuk menutup kebutuhan hidup sehari-hari.
“Haknya belum tertunaikan, kewajibannya harus sudah diselesaikan. Akhirnya salah satu di antara cara yang paling cepat ini ke pinjol,” katanya.
Menurutnya, kemudahan pencairan dana melalui layanan pinjaman online dapat menjadi pilihan ketika seseorang berada dalam kondisi mendesak. Namun, keputusan tersebut juga berpotensi menghadirkan beban keuangan baru apabila tidak diimbangi kemampuan membayar.
Ismail turut menyampaikan data yang diperolehnya mengenai penggunaan pinjaman online. Dia menyebut sekitar 40 persen pengguna pinjol berasal dari kalangan guru.
Informasi tersebut menjadi perhatian tersendiri bagi DPRD. Sebab, tenaga pendidik yang semestinya mendapatkan perhatian dari sisi kesejahteraan justru disebut menghadapi tekanan ekonomi yang mendorong mereka mencari sumber pembiayaan alternatif.
Menurut Ismail, penyelesaian pembayaran insentif tidak semestinya terus tertunda. Pemerintah kota perlu memberikan kepastian kepada para guru mengenai pemenuhan hak yang belum mereka terima.
Dirinya berharap persoalan ini mendapatkan tempat dalam agenda prioritas Pemkot Samarinda. Kepastian pembayaran dinilai penting agar guru dapat menjalankan aktivitas profesional tanpa terus dibayangi persoalan kebutuhan ekonomi.
“Insentif guru harapannya menjadi salah satu skala prioritas yang juga diprioritaskan oleh Pemerintah Kota Samarinda,” ujarnya.
Selain persoalan pembayaran, Ismail juga mengingatkan pentingnya membangun kesadaran masyarakat dalam mengelola keuangan. Menurutnya, tingginya kemudahan akses pinjaman digital harus dibarengi pemahaman mengenai risiko dan konsekuensi penggunaannya.
Dia menilai persoalan literasi keuangan tidak bisa dibiarkan karena dapat memengaruhi cara masyarakat mengambil keputusan ketika menghadapi kesulitan ekonomi.
“Kalau literasi keuangan kita bermasalah, penggunaannya juga akan bermasalah,” tuturnya.
Ismail menambahkan, edukasi keuangan perlu diperkuat agar masyarakat tidak mudah terjebak dalam persoalan pinjaman online.
“Ini memang menjadi pekerjaan rumah agar masyarakat terhindar dari persoalan pinjol,” pungkasnya. (Adv/DPRD Samarinda)





