UpdateIKN.com, Samarinda –   Aktivitas masyarakat tidak berhenti ketika matahari terbenam. Namun, kenyamanan warga saat berkendara maupun beraktivitas pada malam hari masih menjadi perhatian di Kota Samarinda. Sejumlah ruas jalan yang belum memiliki penerangan memadai dinilai membutuhkan penanganan serius dari pemerintah kota.

Persoalan lampu penerangan jalan umum (LPJU) ini mendapat sorotan Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar. Ia mengingatkan bahwa infrastruktur penerangan harus menjadi bagian penting dari upaya pemerintah menghadirkan rasa aman bagi masyarakat.

Menurut Deni, persoalan jalan gelap bukan hanya ditemukan di kawasan pinggiran. Beberapa ruas jalan di tengah kota juga masih memerlukan pembenahan, meskipun menjadi jalur yang cukup sering dilalui masyarakat.

Jalan Pahlawan, Jalan Dr Sutomo, Jalan S Parman, Jalan Slamet Riyadi hingga Jalan Antasari menjadi sejumlah kawasan yang menurutnya perlu mendapatkan perhatian.

“Penerangan jalan ini berkaitan langsung dengan keselamatan pengguna jalan. Kondisi jalan yang minim cahaya tentu mengurangi kenyamanan masyarakat, terutama ketika berkendara pada malam hari,” ujarnya.

Deni menilai, pemerintah perlu melihat LPJU sebagai kebutuhan dasar masyarakat, bukan sekadar fasilitas tambahan yang dibangun ketika tersedia anggaran.

Masyarakat, kata Deni, berhak memperoleh fasilitas jalan yang layak tanpa harus membedakan apakah mereka tinggal di pusat kota ataupun kawasan pinggiran.

Dia juga mengingatkan agar pembangunan penerangan tidak hanya terkonsentrasi pada ruas jalan utama.

Menurutnya, pemerataan harus menjadi prinsip dalam penyusunan program perbaikan LPJU. Kawasan permukiman dan jalur penghubung antardaerah juga perlu mendapat perhatian agar tidak ada wilayah yang terus tertinggal dalam pemenuhan fasilitas publik.

Dia bahkan menyoroti perbedaan kondisi penerangan ketika melintasi jalur Tenggarong menuju Samarinda. Deni melihat penerangan di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara relatif lebih memadai dibandingkan beberapa titik setelah memasuki Samarinda.

“Kalau dari Tenggarong menuju Samarinda, penerangan di wilayah Kukar terlihat cukup baik. Tetapi begitu memasuki perbatasan Samarinda, masih ada kawasan yang gelap,” katanya.

Deni menyebut kondisi tersebut harus menjadi bahan evaluasi pemerintah kota dalam menentukan kebutuhan pembangunan infrastruktur ke depan.

“Ini menjadi pekerjaan rumah pemerintah kota yang perlu segera dibenahi,” lanjutnya.

Menghadapi tahun anggaran 2027, Deni mendorong agar pembenahan LPJU masuk dalam prioritas pembangunan melalui program Samarinda Terang.

Dia meminta pemerintah melakukan pendataan secara menyeluruh untuk mengetahui lokasi yang paling membutuhkan penerangan. Langkah tersebut penting agar pembangunan tidak dilakukan berdasarkan perkiraan semata, melainkan mengacu pada kebutuhan nyata di lapangan.

Deni juga mengakui bahwa pembenahan seluruh titik penerangan tidak mungkin dilakukan sekaligus. Karena itu, pemerintah perlu menetapkan skala prioritas dengan mempertimbangkan tingkat kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.

“Harus ada percepatan penanganan LPJU. Kami berharap pemerintah bisa memetakan titik-titik yang masih gelap dan menyusun skala prioritas,” tegasnya.

Dia menambahkan, pemerintah tidak harus menyelesaikan seluruh persoalan dalam satu waktu. Namun, masyarakat perlu melihat adanya perkembangan nyata dari program yang telah direncanakan.

“Tidak harus semuanya selesai sekaligus, tetapi harus ada progres nyata sesuai kemampuan anggaran daerah,” pungkasnya. (Adv/DPRD Samarinda)

Iklan