UpdateIKN.com, Samarinda – Keputusan Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas’ud mengangkat adiknya, Hijrah, sebagai anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Kaltim memicu perhatian publik. Pasalnya, kebijakan ini dinilai sensitif karena menyangkut relasi keluarga dalam lingkar kekuasaan.
Menanggapi hal tersebut, Rudy Mas’ud memberikan penjelasan terbuka sekaligus membandingkan langkahnya dengan Presiden Prabowo Subianto. Ia menyinggung peran Hashim Djojohadikusumo dalam lingkup kepercayaan presiden sebagai analogi.
“Apa bedanya Pak Hashim dengan Bapak Presiden? Dia percaya, itu memang haknya,” ujar Rudy saat menggelar silaturahmi bersama wartawan.
Rudy menyebut bahwa penunjukan Hijrah bukan untuk mengambil keputusan strategis, melainkan sebatas membantu koordinasi, terutama saat dirinya berada di luar daerah.
Menurutnya, ada sejumlah urusan yang bersifat privat dan tidak bisa sepenuhnya didelegasikan kepada struktur formal pemerintahan.
“Kadang saya ada di Jakarta. Nanti yang mengatasi siapa? Ada hal-hal yang sifatnya privasi, seperti logistik atau mandat tertentu yang tidak bisa diwakilkan,” terangnya.
Ia juga memastikan bahwa Hijrah tidak memiliki kewenangan dalam menentukan kebijakan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Dia tidak untuk menentukan apalagi memutuskan kepada OPD. Dia hanya mengawal, menyampaikan jika ada hal yang perlu percepatan atau pertimbangan,” tegas Rudy.
Rudy menekankan bahwa posisi Hijrah di TGUPP bukan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). Artinya, tidak ada proses birokrasi yang dilanggar dalam penunjukan tersebut.
Sebaliknya, peran Hijrah disebut lebih sebagai pendamping strategis yang membantu menyampaikan masukan berbasis kajian dari OPD.
“Semua tetap melalui proses kajian dan kompetensi dari OPD. Mereka yang menghitung kinerja dan kebutuhan. Itu berbasis kompetensi,” tambahnya.
Meski telah dijelaskan, pengangkatan anggota keluarga dalam lingkar pemerintahan tetap menjadi sorotan. Sebagian kalangan menilai langkah ini berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.
Namun di sisi lain, Rudy bersikukuh bahwa kepercayaan adalah faktor utama dalam menjalankan roda pemerintahan, terutama untuk hal-hal yang bersifat sensitif. (Putri/Par)
