Efisiensi Anggaran, DPRD Samarinda Pastikan Tak Ganggu Pembangunan
UpdateIKN.com, Samarinda – Pemerintah Kota Samarinda bersama DPRD Samarinda telah mencapai kesepakatan untuk melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp75 miliar. Langkah ini diambil sebagai bagian dari strategi pengelolaan keuangan daerah agar lebih efektif dan tepat sasaran.
Ketua DPRD Samarinda, Helmi Abdullah, menegaskan, efisiensi ini berlaku di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), termasuk Sekretariat Dewan. Namun, dia memastikan bahwa pemangkasan ini tidak akan menghambat program pembangunan yang sedang berjalan.
“Semua OPD akan mengalami efisiensi, tetapi masih dalam tahap pembahasan mengenai besaran pemangkasan di masing-masing OPD. Yang jelas, ini langkah yang sudah disepakati bersama antara DPRD dan pemerintah kota,” ujarnya.
Helmi menjelaskan, pemangkasan anggaran ini tidak akan menyentuh belanja yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Sebaliknya, efisiensi akan difokuskan pada sektor-sektor operasional yang dinilai kurang mendesak, seperti perjalanan dinas pejabat dan pegawai, anggaran orientasi dan pelatihan, pengadaan alat tulis kantor (ATK), kegiatan operasional lainnya yang tidak berdampak langsung pada masyarakat
“Efisiensi ini lebih pada belanja yang sifatnya administratif. Kita pangkas yang tidak terlalu mendesak, agar anggaran bisa dialihkan ke program yang lebih bermanfaat untuk masyarakat,” terangnya.
Terkait pertanyaan apakah efisiensi ini akan mengganggu proyek-proyek pembangunan yang sedang berjalan, Helmi menegaskan bahwa tidak ada pengaruhnya sama sekali.
“Kita punya lebih dari 30 OPD. Jika masing-masing OPD dipangkas Rp2 miliar saja, totalnya sudah mendekati Rp60 miliar. Apalagi ada OPD yang memang memiliki anggaran besar, tentu pemangkasannya lebih besar juga. Jadi, pembangunan tetap berjalan sesuai rencana,” tegasnya.
Dia menekankan, kondisi keuangan daerah saat ini dalam keadaan yang sangat sehat, sehingga efisiensi ini bukan karena krisis keuangan, melainkan agar penggunaan APBD lebih optimal.
“Ini bukan karena kita kekurangan
anggaran. Justru ini langkah strategis agar belanja daerah lebih efektif dan bisa dikembalikan untuk program-program yang lebih berdampak langsung pada masyarakat,” tutupnya. (RN/ADV)
