Cegah Dampak Nikah Dini, DPRD Samarinda Siapkan Perda

UpdateIKN.com, Samarinda – Masa depan anak menjadi pertimbangan utama Komisi IV DPRD Kota Samarinda dalam menentukan arah legislasi 2027. Dari sejumlah persoalan sosial yang membutuhkan perhatian pemerintah, pencegahan perkawinan anak dipilih sebagai salah satu agenda regulasi yang perlu segera diperjuangkan.
Komisi IV menilai persoalan perkawinan anak tidak boleh dipandang sebelah mata. Sebab, keputusan menikah pada usia anak berpotensi menghadirkan persoalan baru, mulai dari kerentanan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), penelantaran anak, hingga perceraian.
Atas pertimbangan tersebut, Komisi IV mengusulkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pencegahan Perkawinan Anak untuk menjadi prioritas pembahasan pada 2027.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti, mengatakan keputusan tersebut diambil setelah mempertimbangkan berbagai persoalan yang disampaikan sejumlah lembaga dan kelompok masyarakat.
Menurutnya, informasi dari instansi yang menangani perlindungan perempuan dan anak menjadi salah satu dasar penting dalam menentukan urgensi pembentukan regulasi.
DP2PA, Kantor Wilayah Kementerian Agama, dan Pengadilan Agama termasuk lembaga yang menjadi sumber masukan. Selain itu, aspirasi komunitas perempuan serta organisasi profesi turut memperkuat perhatian Komisi IV terhadap isu tersebut.
Sri Puji menegaskan, banyak aspek yang perlu diperhatikan ketika berbicara mengenai pencegahan perkawinan anak. Dampaknya tidak berhenti pada pasangan yang menikah, tetapi dapat meluas terhadap kehidupan keluarga.
“Banyak hal yang membuat kami akhirnya memilih memprioritaskan tentang pencegahan perkawinan anak,” ungkapnya, Rabu (11/11/2026).
Dia menjelaskan, Komisi IV sebenarnya memiliki dua rancangan regulasi yang diusulkan untuk agenda legislasi 2027. Satu lainnya adalah Ranperda Kampung Berkualitas.
Namun, kedua usulan tersebut harus diseleksi berdasarkan kebutuhan pembahasan dan tingkat prioritas. Hasilnya, Ranperda Pencegahan Perkawinan Anak dipilih untuk lebih dahulu diperjuangkan.
“Sebenarnya ada dua usulan, tapi karena harus ada yang prioritas mana untuk tahun 2027, sehingga kami memilih yang perkawinan anak,” ujarnya.
Menurut Sri Puji, persoalan perkawinan anak membutuhkan perhatian bersama karena berkaitan langsung dengan upaya melindungi perempuan dan anak dari berbagai kemungkinan risiko dalam kehidupan rumah tangga.
“Pembentukan perda ini diharapkan dapat memberikan pijakan hukum bagi pemerintah daerah untuk memperkuat langkah pencegahan. Edukasi kepada masyarakat dan peningkatan pemahaman mengenai hak-hak anak juga menjadi bagian penting,” pungkasnya. (Adv/DPRD Samarinda)





