UpdateIKN.com, Samarinda – Program Kampung Berkualitas di Kota Samarinda kembali menjadi sorotan.
Komisi IV DPRD Kota Samarinda menilai minimnya anggaran yang dimiliki Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2KB) Kota Samarinda berpotensi menghambat berbagai program strategis pengendalian penduduk.
Hal itu mengemuka dalam hearing antara Komisi IV DPRD Samarinda dan DP2KB Kota Samarinda di Ruang Rapat Gabungan Lantai 1 DPRD Samarinda, Selasa (28/4/2026).
Dalam rapat tersebut, sejumlah program prioritas dibahas, mulai dari penguatan Kampung KB, penanganan stunting, penyuluhan keluarga berencana hingga pendataan keluarga sebagai langkah pengendalian laju pertumbuhan penduduk di Kota Tepian.
Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Anhar, menegaskan persoalan anggaran menjadi tantangan utama yang harus segera diselesaikan pemerintah daerah.
Menurutnya, tugas DP2KB sangat besar karena menyangkut kualitas generasi masa depan Samarinda.
“Program-program ini tidak mungkin berjalan maksimal kalau anggarannya kecil. Padahal tanggung jawab DP2KB sangat luas dan menyangkut masa depan daerah,” ujarnya.
Anhar menilai isu pengendalian penduduk tidak bisa dipandang sederhana. Sebab, dampaknya berkaitan langsung dengan kesehatan masyarakat, ekonomi hingga kemampuan fiskal pemerintah daerah di masa mendatang.
“Ini bukan hanya soal keluarga berencana. Ada dampak ke kesehatan ibu dan anak, BPJS, ekonomi masyarakat sampai lapangan kerja. Kalau pertumbuhan penduduk tidak terkendali, beban daerah juga makin berat,” katanya.
Dia bahkan mengingatkan potensi ledakan penduduk pada 2030 yang dinilai dapat memicu persoalan serius bagi keuangan daerah jika tidak diantisipasi sejak sekarang.
“Kalau terjadi lonjakan penduduk pada 2030, APBD bisa kewalahan. Karena semua sektor terdampak. Makanya peran DP2KB sangat penting untuk menekan risiko itu,” tegasnya lagi.
Selain menyoroti anggaran, Anhar juga mengungkap catatan lama dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Tahun 2023 terkait program Kampung KB. Dari total 20 Kampung KB yang dianggarkan kala itu, hanya sebagian kecil yang dinilai berjalan efektif.
“Dulu realisasinya banyak hanya sebatas plang dan baliho. Ini menjadi evaluasi penting karena anggaran yang digunakan juga tidak sedikit,” ucapnya.
Menurutnya, temuan tersebut turut memengaruhi dukungan anggaran pada tahun berikutnya. Karena itu, ia meminta program Kampung Berkualitas ke depan benar-benar memberi dampak nyata bagi masyarakat dan tidak lagi sebatas kegiatan seremonial.
Meski begitu, Komisi IV DPRD Samarinda memastikan tetap membuka ruang dukungan anggaran bagi DP2KB selama program yang dijalankan memiliki target jelas dan manfaat konkret.
“Kalau targetnya besar, tentu harus dibarengi anggaran yang cukup. Tidak mungkin program berjalan baik kalau dananya minim. Semua OPD juga mengalami hal yang sama,” tutupnya. (Adv/DPRD Samarinda)
