UpdateIKN.com, Samarinda – Angka stunting Samarinda 2025 turun ke 17,13 persen, melampaui target nasional 18 persen. Namun capaian ini belum sepenuhnya aman.
Pemerintah Kota Samarinda justru menemukan persoalan krusial di lapangan, yaitu posyandu sepi peminat. Fakta ini terungkap dalam rapat koordinasi percepatan penurunan stunting, Rabu (29/4/2026).
Dalam rapat tersebut terungkap masalahnya bahwa tingkat kehadiran masyarakat ke Posyandu tercatat masih rendah, hanya sekitar 28 persen.
Wakil Wali Kota Samarinda, Saefuddin Zuhri, memberi peringatan keras agar semua pihak tidak terlena dengan capaian angka.
“Jangan hanya puas dengan angka. Kalau di lapangan tidak bergerak, itu artinya kita belum berhasil,” tegasnya.
Ia juga menyinggung pola kerja yang masih sebatas formalitas tanpa dampak nyata.
“Jangan sampai hanya rapat dan seremonial. Program ini harus benar-benar jalan,” ujarnya.
Saefuddin membuka ruang komunikasi langsung bagi seluruh perangkat daerah dan menegaskan kesiapannya turun ke lapangan kapan pun diperlukan.
“Saya siap turun 24 jam kalau memang dibutuhkan,” katanya.
Perjalanan penurunan stunting di Samarinda tidak berjalan mulus. Pada 2020, angka stunting masih 24,7 persen, turun menjadi 21,6 persen di 2021. Namun sempat naik ke 25,3 persen pada 2022 sebelum kembali menurun hingga 17,13 persen di 2025. Tren ini menunjukkan bahwa upaya penanganan membutuhkan konsistensi jangka panjang.
Ketua TP PKK Samarinda, Rinda Wahyuni, menilai rendahnya kehadiran Posyandu menjadi ancaman serius bagi keberlanjutan program.
“Angka stunting kita sudah bagus, tapi Posyandu justru sepi. Padahal ini pintu awal pencegahan,” ujarnya.
Menurutnya, Posyandu berperan penting dalam memantau tumbuh kembang anak serta memberikan edukasi gizi kepada orang tua. Jika partisipasi rendah, risiko stunting sulit dideteksi sejak dini.
Sebagai solusi, TP PKK akan kembali mengaktifkan program Posyandu Bayangan, terutama di wilayah dengan tingkat kehadiran rendah. Program ini sebelumnya terbukti efektif meningkatkan partisipasi masyarakat dari 11 persen menjadi 67 persen.
Ia juga menekankan peran penting camat, lurah, hingga RT dalam menggerakkan masyarakat.
“Ini harus dijalankan terus, tidak boleh berhenti di tengah jalan,” tegas Rinda.
Sementara itu, Sekretaris Komisi IV, Riska Wahyuningsih, mengakui masih ada wilayah yang belum mencapai target. Meski begitu, ia optimistis target bisa tercapai dengan penguatan program Genting (Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting).
Selain itu, DPRD juga mendorong pembangunan tiga Posyandu, serta pengadaan alat ukur dan alat timbang di 59 kelurahan melalui program Pokok Pikiran (Pokir).
“Pengawasan akan dilakukan berjenjang hingga tingkat RT, melibatkan TP PKK dan Dasawisma,” ujar Riska. (Putri/Par)
