Sekolah di Samarinda Kekurangan Guru, Ini Tanggapan DPRD
UpdateIKN.com, Samarinda – Kekhawatiran terhadap kualitas pendidikan dasar di kota Samarinda semakin menguat seiring munculnya keluhan kekurangan guru di sejumlah sekolah dasar negeri.
Kondisi tersebut kini mulai dirasakan langsung di ruang kelas, terutama saat proses belajar harus terhenti karena tidak ada pengganti tenaga pengajar.
Di lapangan, sejumlah sekolah disebut mengalami situasi “rawan kosong kelas” ketika guru berhalangan hadir. Hal ini memunculkan kekhawatiran baru di kalangan pengawas pendidikan dan legislatif daerah.
Dari sisi pengawasan, DPRD Samarinda melalui Komisi IV DPRD Samarinda menilai persoalan ini sudah menyentuh tahap yang perlu penanganan sistemik, bukan lagi parsial.
Anggota Komisi IV, Ismail Latisi, menggambarkan kondisi di sekolah dasar mulai tidak stabil akibat berkurangnya jumlah guru aktif.
“Ada sekolah yang sudah sangat bergantung pada guru yang ada, sehingga ketika satu tidak hadir, proses belajar langsung terganggu,” ujarnya baru ini.
Dia menekankan bahwa situasi ini tidak hanya soal kekurangan jumlah, tetapi juga soal ketahanan sistem pendidikan di tingkat dasar.
“Masalahnya bukan hanya kurang guru, tapi bagaimana sekolah bisa tetap berjalan dalam kondisi terbatas,” kata Ismail Latisi.
Menurutnya, dampak paling terasa ada pada siswa yang kehilangan jam belajar efektif.
“Anak-anak SD itu butuh pendampingan penuh, bukan sistem yang mudah kosong,” katanya.
Dia juga mengaitkan persoalan ini dengan kebijakan pembatasan tenaga honorer yang membuat daerah kesulitan melakukan penambahan guru secara cepat.
“Ruang rekrutmen sangat terbatas, sementara kebutuhan terus berjalan,” ujarnya.
Sebagai opsi jangka pendek, DPRD mendorong pemerintah mempertimbangkan skema tenaga layanan perorangan atau PJLP sebagai penyangga sementara kebutuhan guru di sekolah-sekolah yang paling terdampak.
“Harus ada mekanisme darurat agar sekolah tidak lumpuh,” kata dia.
Selain itu, Ismail Latisi menyoroti perlunya perubahan cara pandang dalam distribusi guru, karena ketimpangan antar sekolah masih terjadi.
“Ada sekolah yang kelebihan, ada yang kekurangan. Ini soal manajemen distribusi,” katanya.
DPRD Samarinda meminta agar Dinas Pendidikan melakukan pemetaan ulang kebutuhan guru berbasis data real-time, agar penempatan tenaga pengajar lebih tepat sasaran dan tidak menimbulkan ketimpangan baru.
Ismail mengingatkan bahwa pendidikan dasar tidak boleh bergantung pada kondisi darurat berkepanjangan.
“Kalau ini dibiarkan, yang terdampak paling besar adalah kualitas generasi berikutnya,” pungkas Ismail Latisi. (Adv/DPRD Samarinda)
