DPRD Samarinda Utamakan Pemerataan Anggaran Sekolah
UpdateIKN.com, Samarinda – Penyusunan anggaran pendidikan Samarinda tahun 2027 tak hanya berbicara soal besaran dana, tetapi juga strategi agar manfaatnya dapat dirasakan lebih banyak sekolah.
Di tengah ruang fiskal yang terbatas, DPRD Samarinda meminta pemerintah mengedepankan pemerataan perbaikan sarana pendidikan dibanding menggelontorkan anggaran besar untuk segelintir proyek rehabilitasi.
Kebijakan itu membuat Disdikbud Samarinda mengarahkan program pembangunan pada renovasi ringan sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) yang membutuhkan penanganan mendesak.
Langkah tersebut dinilai lebih efektif menjaga kualitas layanan pendidikan tanpa membebani keuangan daerah.
Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Mohammad Novan Syahronny Pasie, mengatakan kondisi fiskal menjadi pertimbangan utama dalam menentukan arah pembangunan sektor pendidikan pada tahun depan.
“Kami harus menyesuaikan program dengan kemampuan keuangan daerah. Jangan sampai anggaran habis untuk beberapa sekolah saja, sementara sekolah lain yang juga membutuhkan justru tidak tersentuh,” kata Novan.
Menurutnya, alokasi dana yang disiapkan untuk perbaikan sarana pendidikan diperkirakan hanya berada di kisaran Rp50 miliar. Dengan kemampuan tersebut, rehabilitasi total bangunan sekolah belum dapat dimasukkan ke dalam program reguler tahun 2027.
Sebaliknya, pemerintah memilih memperbaiki bagian-bagian bangunan yang mengalami kerusakan agar kegiatan belajar mengajar tetap berjalan optimal. Perbaikan meliputi plafon, ruang kelas, hingga sejumlah fasilitas pendukung lainnya.
“Prioritas kami sekarang adalah memastikan sekolah tetap layak digunakan. Renovasi ringan dinilai lebih tepat karena manfaatnya bisa dirasakan oleh lebih banyak satuan pendidikan,” ujarnya.
Dari hasil inventarisasi sementara, sekitar 50 sekolah diproyeksikan masuk dalam program perbaikan. Sebagian besar merupakan sekolah dasar karena jumlahnya jauh lebih banyak dibandingkan SMP.
“Usulan terbanyak memang berasal dari SD. Kurang lebih ada 35 sekolah dasar yang diperkirakan mendapatkan perbaikan ringan, sedangkan sekitar 15 SMP juga masuk dalam rencana program,” kata Novan.
Dia menegaskan, rehabilitasi sekolah 2027 dalam skala besar hanya akan dilakukan apabila terdapat kondisi khusus, seperti bangunan sekolah yang rusak akibat bencana alam atau kebakaran. Penanganan semacam itu tidak masuk dalam program pembangunan reguler.
Novan mencontohkan rehabilitasi SMPN 2 Samarinda dan SMPN 5 Samarinda yang sebelumnya terdampak bencana. Menurutnya, proses pengerjaan kedua sekolah tersebut hampir selesai sehingga tidak lagi menjadi beban pada anggaran pembangunan tahun depan.
“Sekolah yang mengalami kerusakan karena bencana sudah kami tangani. Targetnya selesai tahun ini sehingga pada 2027 pemerintah bisa lebih fokus pada pemerataan perbaikan fasilitas pendidikan,” pungkasnya. (Adv/DPRD Samarinda)
