Anggota DPRD Samarinda Ini Sebut Beasiswa Daerah Harus Jadi Prioritas
UpdateIKN.com, Samarinda – Pendidikan dinilai belum sepenuhnya menjadi prioritas dalam kebijakan Pemerintah Kota Samarinda. Salah satu indikatornya adalah belum tersedianya program beasiswa daerah yang dibiayai APBD Samarinda, padahal kebutuhan dukungan pendidikan bagi mahasiswa terus meningkat setiap tahun.
Sorotan itu disampaikan Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Anhar. Dia menilai pemerintah perlu mulai mengarahkan anggaran untuk menciptakan akses pendidikan yang lebih luas bagi putra-putri daerah.
“Beasiswa seharusnya menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam membangun kualitas sumber daya manusia. Paling tidak ada ruang bagi mahasiswa Samarinda yang berprestasi untuk mendapatkan bantuan,” ujar Anhar, Jumat (10/7/2026).
Menurutnya, investasi terbesar sebuah daerah bukan hanya pembangunan fisik, tetapi juga pembangunan manusia. Karena itu, keberadaan beasiswa akan menjadi salah satu instrumen penting untuk melahirkan generasi yang siap menghadapi persaingan di masa depan.
“Kalau kita ingin Samarinda maju, SDM-nya harus lebih dulu diperkuat. Salah satunya melalui pendidikan,” katanya.
Meski demikian, Anhar mengakui pembentukan program beasiswa tidak bisa diputuskan oleh DPRD semata.
Dia menjelaskan, legislatif hanya memiliki fungsi mengusulkan, sedangkan penyusunan anggaran beserta kemampuan fiskal menjadi kewenangan pemerintah daerah.
“Kami sudah beberapa kali menyampaikan usulan. Tetapi yang mengetahui ruang fiskal dan menyusun APBD adalah pihak eksekutif,” terangnya.
Dia berharap pemerintah dapat melihat beasiswa sebagai kebutuhan jangka panjang, bukan sekadar program tambahan. Menurutnya, manfaat dari kebijakan tersebut akan dirasakan daerah ketika para penerima beasiswa kembali berkontribusi membangun Samarinda.
“Jangan melihatnya sebagai pengeluaran. Ini investasi yang hasilnya mungkin tidak langsung terlihat, tetapi dampaknya sangat besar bagi masa depan kota,” ucapnya.
Dalam kesempatan itu, Anhar juga menyinggung kesiapan pihaknya apabila suatu saat dipercaya memimpin Samarinda. Dia menegaskan pihaknya telah memiliki konsep pembangunan yang mencakup sektor pendidikan, termasuk skema pemberian beasiswa.
“Kami sudah memiliki blueprint pembangunan. Jadi bukan sekadar wacana. Tinggal bagaimana masyarakat memberikan amanah kepada kami untuk menjalankannya,” ungkapnya.
Anhar juga menepis anggapan bahwa Samarinda harus mencontoh daerah lain yang telah lebih dulu menjalankan program beasiswa. Baginya, setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda sehingga kebijakan yang diambil juga harus lahir dari kebutuhan masyarakat setempat.
“Memang ada daerah yang sudah lebih dulu menjalankan program beasiswa. Itu bagus. Tetapi saya ingin Samarinda memiliki konsep sendiri, disusun berdasarkan kondisi dan kebutuhan masyarakatnya, bukan karena ikut-ikutan,” pungkasnya. (Adv/DPRD Samarinda)
