UpdateIKN.com, Samarinda –   Gangguan listrik yang berulang di Samarinda memunculkan ironi tersendiri bagi Kalimantan Timur. Daerah yang dikenal sebagai salah satu penghasil batu bara justru masih menghadapi persoalan pasokan energi yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat.

Persoalan tersebut mendapat sorotan Ketua DPRD Samarinda, Helmi Abdullah. Dia menilai gangguan listrik tidak seharusnya terus berulang, terlebih ketika dampaknya semakin dirasakan masyarakat dan pelaku usaha kecil.

Menurut Helmi, persoalan kelistrikan tidak cukup dijawab dengan rencana pemberian kompensasi kepada pelanggan. PLN harus mampu menjamin ketersediaan listrik agar aktivitas warga tidak terganggu.

“Kalau bicara pantas atau tidak, saya kira tidak pantas. Karena masyarakat itu menginginkan dengan adanya listrik semua aktivitas bisa berjalan, apalagi yang punya UMKM,” katanya, baru-baru ini.

Dia mengingatkan, pemadaman listrik bukan sekadar persoalan kenyamanan. Bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), gangguan pasokan energi bisa berimbas pada operasional hingga pendapatan usaha.

Ketika listrik terputus, sejumlah kegiatan usaha yang bergantung pada peralatan elektronik dan mesin produksi ikut terhambat. Kondisi ini membuat masyarakat harus menanggung kerugian, sementara kepastian kapan pasokan kembali normal menjadi kebutuhan utama.

Helmi mengatakan, pihaknya telah meminta penjelasan langsung kepada manajemen PLN terkait gangguan pasokan yang terjadi berulang kali.

Dari pertemuan tersebut, DPRD Samarinda memperoleh penjelasan bahwa persoalan kelistrikan berkaitan dengan regulasi serta mekanisme distribusi batu bara untuk kebutuhan pembangkit.

Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah mekanisme penyaluran batu bara yang harus melalui stok logistik pusat sebelum didistribusikan kembali ke daerah.

Situasi ini dinilai perlu dievaluasi. Sebab, keberadaan sumber daya batu bara di Kalimantan Timur semestinya dapat menjadi salah satu kekuatan dalam mendukung kebutuhan energi daerah, meskipun distribusinya tetap mengikuti mekanisme yang berlaku.

Helmi berharap hambatan dalam rantai pasok tersebut tidak terus menjadi alasan yang berujung pada terganggunya pelayanan listrik kepada masyarakat.

Dia meminta PLN melakukan pembenahan dari sisi perencanaan hingga distribusi bahan bakar pembangkit. Menurutnya, pengalaman dari pemadaman sebelumnya harus menjadi dasar untuk mencegah kejadian serupa.

“Kita sebenarnya berharap PLN mengantisipasi dengan adanya kejadian-kejadian ini menjadi pengalaman untuk tidak terulang lagi,” ujarnya.

Di sisi lain, Helmi tetap mengapresiasi langkah PLN yang mulai mengevaluasi kemungkinan pemberian kompensasi kepada pelanggan terdampak.

Namun, dia mengingatkan bahwa ganti rugi tidak boleh menggeser perhatian dari persoalan utama, yakni kualitas pelayanan dan stabilitas pasokan listrik.

Sebelumnya, Manager UP3 PLN Samarinda, Adrian Sitompul, menyampaikan bahwa pihaknya tengah mengevaluasi kemungkinan pemberian kompensasi bagi pelanggan yang terdampak pemadaman.

Penilaian tersebut akan mempertimbangkan tingkat mutu pelayanan yang telah ditetapkan. Kendati demikian, hingga saat ini belum ada kepastian mengenai besaran kompensasi maupun waktu pemberiannya. (Adv/DPRD Samarinda)

Iklan