UpdateIKN.com, Samarinda –   Pertumbuhan kawasan perumahan di Kota Samarinda membutuhkan aturan yang mampu menyeimbangkan kepentingan masyarakat, pemerintah, dan pengembang. DPRD Samarinda pun berupaya memastikan regulasi pembangunan perumahan tidak hanya mendorong penyediaan hunian, tetapi juga menjamin keteraturan kawasan permukiman dalam jangka panjang.

Hal tersebut menjadi perhatian Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Samarinda dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) 2024–2043.

Ketua Bapemperda DPRD Samarinda, Kamaruddin, mengatakan penyempurnaan regulasi masih diperlukan agar kebijakan pemerintah memiliki batasan dan mekanisme pelaksanaan yang jelas. Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah pemberian insentif kepada penghuni perumahan, termasuk masyarakat yang tinggal di kawasan rumah subsidi.

Menurut Kamaruddin, pemerintah tidak bisa memberikan fasilitas secara otomatis hanya berdasarkan status seseorang sebagai penghuni rumah subsidi. Ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi, terutama berkaitan dengan kondisi ekonomi penerima manfaat.

“Perumahan subsidi bagi MBR juga memiliki kriteria dan persyaratan. Jadi, tidak semua penghuninya otomatis mendapatkan insentif,” ujarnya.

Dia menilai, ketepatan menentukan penerima manfaat menjadi bagian penting dalam penyusunan kebijakan perumahan. Sebab, insentif pemerintah harus benar-benar diarahkan kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang masih memenuhi persyaratan.

Karena itu, lanjut dia, Bapemperda meminta ketentuan mengenai penerima insentif dirumuskan secara lebih terperinci. Kejelasan tersebut diperlukan agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan program maupun penyaluran fasilitas pemerintah.

Di luar persoalan insentif, DPRD Samarinda juga melihat perlunya dukungan terhadap pengembang untuk mempercepat penyediaan hunian terjangkau.

Kemudahan proses perizinan menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan. Pasalnya, kelancaran investasi dan pembangunan perumahan turut berpengaruh terhadap ketersediaan tempat tinggal bagi masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah.

Meski demikian, Kamaruddin menekankan bahwa kemudahan bagi pengembang tidak boleh menghilangkan kewajiban untuk memenuhi ketentuan pembangunan.

Aspek tata ruang dan persyaratan teknis tetap harus menjadi pedoman. Pengembang juga perlu memastikan kawasan yang dibangun sesuai dengan perencanaan permukiman sehingga tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.

Dengan demikian, regulasi yang disusun diharapkan mampu memberikan ruang bagi pertumbuhan sektor perumahan sekaligus menjaga kepentingan masyarakat sebagai penghuni.

Pembahasan sejumlah ketentuan tersebut berlangsung dalam rapat finalisasi Raperda RP3KP di Ruang Rapat Gabungan Lantai 1 Kantor DPRD Samarinda, Kamis (5/11/2026).

Kata Kamaruddin, Bapemperda belum ingin terburu-buru menuntaskan pembahasan sebelum seluruh materi regulasi benar-benar matang. Dia menyebut masih terdapat sejumlah pasal yang membutuhkan penyempurnaan.

Untuk memastikan setiap ketentuan memiliki dasar pertimbangan yang kuat, pembahasan berikutnya akan melibatkan tim penyusun naskah akademik bersama unsur terkait.

“Pembahasan masih dalam tahap penyempurnaan. Minggu depan kami jadwalkan finalisasi dengan melibatkan unsur terkait, terutama tim penyusun naskah akademik,” terangnya.

Menurut Kamaruddin, keterlibatan berbagai pihak diperlukan agar substansi Raperda tidak hanya memenuhi kebutuhan regulasi, tetapi juga dapat diterapkan sesuai kondisi pembangunan perumahan di Samarinda.

Raperda RP3KP 2024–2043 sendiri menjadi salah satu instrumen penting dalam menentukan arah pengembangan perumahan dan kawasan permukiman untuk jangka panjang.

“Harapan kita, regulasi ini nantinya mampu memberikan kepastian bagi pengembang, memperluas kesempatan masyarakat memperoleh hunian layak, serta memastikan fasilitas pemerintah diberikan berdasarkan kriteria yang tepat,” pungkasnya. (Adv/DPRD Samarinda)

Iklan