UpdateIKN.com, Samarinda –   Keinginan mempercantik kawasan Pasar Pagi Samarinda jangan sampai membuat pedagang kehilangan kemudahan mendapatkan pembeli. Kekhawatiran inilah yang mendorong DPRD Kota Samarinda meminta pembangunan pagar di depan deretan ruko pada akses penghubung Jalan Mas Tumenggung menuju Pasar Pagi dihentikan.

Penataan kawasan perdagangan harus memiliki perhitungan yang matang. Jangan sampai infrastruktur yang dibangun dengan tujuan memperbaiki kawasan justru menjadi penghalang bagi masyarakat yang ingin berbelanja.

Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, menegaskan bahwa keberatan terhadap pembangunan pagar telah mendapat dukungan mayoritas fraksi dalam pertemuan bersama warga dan organisasi perangkat daerah (OPD).

Kesepakatan tersebut menjadi dasar bagi DPRD untuk mendorong pemerintah mengevaluasi rencana pembangunan di lokasi tersebut.

“Mayoritas fraksi yang menghadiri rapat ini sepakat dan setuju untuk menghentikan pembangunan itu,” ungkap Samri, Jumat (6/11/2026).

Dia menjelaskan, persoalan utama terletak pada potensi terganggunya akses menuju pertokoan. Keberadaan pagar di depan ruko dikhawatirkan membuat konsumen semakin sulit menjangkau tempat usaha pedagang.

Padahal, dalam situasi perdagangan yang tidak selalu ramai, kemudahan akses menjadi salah satu faktor penting untuk mempertahankan pelanggan.

Samri pun mengingatkan pemerintah agar tidak mengabaikan kondisi ekonomi para pedagang ketika merancang pembangunan.

“Jualan tidak ditutup saja belum tentu laku, apalagi kalau ditutup oleh pagar,” tegasnya.

Hal tersebut menjadi perhatian DPRD Samarinda karena pembangunan kawasan Pasar Pagi seharusnya memberikan manfaat bagi seluruh pihak, termasuk masyarakat yang menjalankan usaha di dalamnya.

Meski meminta pembangunan pagar dihentikan, DPRD Samarinda tidak menghendaki persoalan ini menghambat keseluruhan proyek penataan Pasar Pagi.

Samri menyampaikan, pemerintah masih bisa mencari alternatif dengan mengalihkan pekerjaan pembangunan pagar ke bagian lain yang membutuhkan pembenahan.

Dengan demikian, kebutuhan penataan kawasan tetap bisa dipenuhi, sementara akses menuju ruko tidak harus dikorbankan.

“Pemkot bisa merevisi adendum dan sebagainya, jadi tidak merugikan pihak kontraktor. Itu bisa dialihkan ke pembangunan lainnya yang masih di sekitar situ,” paparnya.

Menurutnya, penyesuaian pekerjaan menjadi salah satu pilihan agar kepentingan pedagang dan pelaksanaan proyek tetap berjalan beriringan.

DPRD Samarinda, lanjut Samri, akan menyiapkan rekomendasi tertulis kepada kepala daerah. Melalui rekomendasi itu, pemerintah diminta menghentikan pembangunan pagar di kedua sisi jalan penghubung yang tepat berada di depan deretan ruko.

Selanjutnya, keputusan mengenai tindak lanjut pekerjaan tersebut diharapkan mempertimbangkan aspirasi warga dan pedagang yang telah disampaikan dalam pertemuan.

Samri berharap pemerintah kota tidak hanya mengejar perubahan tampilan kawasan Pasar Pagi, tetapi juga memastikan penataan tersebut tidak menimbulkan persoalan baru bagi masyarakat.

“Kawasan perdagangan yang tertata ideal bukan sekadar terlihat lebih rapi. Tapi juga akses yang mudah, aktivitas jual beli yang lancar, juga keberlangsungan usaha masyarakat jadi bagian penting yang harus dijaga,” pungkasnya. (Adv/DPRD Samarinda)

Iklan