UpdateIKN.com, Samarinda – Mudah Ke Baitullah (MKB) melakukan penyesuaian sejumlah penerbangan umrah sebagai langkah antisipasi di tengah situasi keamanan Timur Tengah yang masih menjadi perhatian. Penyesuaian dilakukan dengan mempertimbangkan keselamatan jemaah, termasuk perubahan maskapai dan pemilihan rute penerbangan yang dinilai lebih memungkinkan.
CEO Mudah ke Baitullah, Sujianto, mengatakan pihaknya menghormati imbauan pemerintah dan menjadikan keselamatan jemaah sebagai prioritas utama dalam menentukan keberangkatan.
“Kami menghormati imbauan pemerintah. Keselamatan jemaah tetap yang utama. Bagi yang sudah mendaftar, kami mengusahakan keberangkatan sepanjang kondisi memungkinkan dan sesuai arahan otoritas. Bisa ada penyesuaian tanggal, jam, atau maskapai. Kalau harus ditunda demi keselamatan, tentu itu yang kami pilih,” ujar Sujianto.
Sejumlah perubahan penerbangan telah dilakukan MKB untuk keberangkatan dalam waktu dekat. Pada 27 Oktober, sebanyak 40 jemaah asal Lamongan yang semula dijadwalkan menggunakan penerbangan transit dialihkan ke Garuda Indonesia.
Selanjutnya, untuk keberangkatan 1 November, sebanyak 21 jemaah asal Purworejo yang semula menggunakan Etihad dialihkan ke Saudia dengan keberangkatan dari Kuala Lumpur. Sementara itu, program Umrah Sebulan pada 9 November yang semula menggunakan penerbangan transit dialihkan ke penerbangan langsung Saudia dari Jakarta menuju Madinah.
Penyesuaian juga dilakukan untuk rombongan yang dijadwalkan berangkat pada 17 November, termasuk jemaah dari Yogyakarta, Bojonegoro, dan Gresik. Penerbangan yang semula menggunakan rute transit dialihkan ke Saudia, dengan tiket keberangkatan telah dikonfirmasi.
Menurut Sujianto, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya perusahaan untuk menyesuaikan perjalanan dengan perkembangan situasi dan mempertimbangkan pilihan penerbangan yang lebih sesuai bagi jemaah.
Untuk keberangkatan Januari 2027 hingga periode Ramadan, MKB juga tengah meninjau kembali rencana penerbangan. Perusahaan memprioritaskan opsi penerbangan langsung dan menyiapkan alternatif apabila diperlukan. Informasi mengenai perubahan perjalanan maupun ketentuan pembatalan akan disampaikan sebelum tiket diterbitkan.
Sujianto mengakui, perubahan penerbangan tidak hanya berdampak pada jadwal perjalanan, tetapi juga dapat menimbulkan konsekuensi operasional, seperti biaya perubahan tiket, penyesuaian hotel, dan dana yang telah dibayarkan kepada pemasok layanan. Proses pengembalian dana pun dapat membutuhkan waktu.
Meski demikian, dia menegaskan bahwa jemaah tetap berhak memperoleh penjelasan mengenai alternatif perjalanan, kemungkinan biaya tambahan, serta ketentuan yang berlaku. MKB juga memahami kekhawatiran calon jemaah yang memilih menunggu perkembangan situasi sebelum mengambil keputusan.
“Kepada jemaah, kami memahami kekhawatiran ketika rencana ibadah berubah. Travel juga ikut terdampak dan sedang mengusahakan jalan keluar,” tuturnya.
Sebelumnya, Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) RI telah mengimbau jemaah umrah Indonesia untuk meningkatkan kewaspadaan di tengah dinamika keamanan Timur Tengah. Pemerintah juga mengingatkan jemaah agar lebih cermat memilih rute perjalanan, terutama penerbangan yang mengharuskan transit di wilayah yang situasi keamanannya perlu dicermati.
Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak sebelumnya juga mengimbau jemaah untuk memilih penerbangan langsung menuju Jeddah atau Madinah apabila tersedia.
Sementara itu, Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf mengingatkan jemaah agar berhati-hati, khususnya jika menggunakan penerbangan transit melalui wilayah tertentu.
Kemenhaj juga meminta penyelenggara perjalanan ibadah umrah untuk memantau kondisi jemaah dan menyampaikan informasi secara cepat apabila terjadi perubahan jadwal atau penanganan perjalanan. Imbauan tersebut menjadi salah satu konteks bagi penyelenggara untuk mengevaluasi rute dan memastikan komunikasi dengan jemaah berjalan baik.
Sujianto berharap pemerintah dapat terus berkoordinasi dengan penyelenggara umrah, maskapai, dan penyedia layanan lainnya, terutama dalam urusan penjadwalan ulang maupun pengembalian dana. Menurutnya, dampak situasi geopolitik berada di luar kendali biro perjalanan sehingga diperlukan koordinasi dari berbagai pihak.
Dia juga meminta jemaah untuk terus menjalin komunikasi dengan pihak travel, mempertimbangkan pilihan yang diberikan, dan meminta penjelasan jika terdapat perubahan rencana perjalanan.
“Tujuan kami tetap sama, jemaah bisa beribadah dengan aman dan setiap perubahan ditangani secara transparan,” pungkasnya. (End/Par)
