Karhutla Kaltim, Hetifah Desak Perlindungan Warga Diperkuat
UpdateIKN.com, Samarinda – Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Timur (Kaltim) perlu dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya melalui pemadaman api, tetapi juga dengan memastikan masyarakat terlindungi dari dampak kabut asap.
Anggota Komisi VIII DPR RI, Hetifah Sjaifudian, mendorong penguatan dukungan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam menghadapi bencana tersebut.
Hetifah menilai, dampak karhutla harus menjadi perhatian serius karena dapat mengganggu kesehatan, keselamatan, dan aktivitas masyarakat. Anak-anak, serta kelompok rentan perlu memperoleh perhatian khusus selama kondisi darurat berlangsung.
“Kesehatan dan keselamatan masyarakat, terutama anak-anak, harus menjadi prioritas,” tegas Hetifah, saat dihubungi media ini, Selasa (20/10/2026).
Melalui fungsi pengawasan DPR RI, dirinya mendorong Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk terus memperkuat dukungan kepada pemerintah daerah dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Dukungan tersebut dibutuhkan dalam upaya pemadaman, sekaligus penanganan dampak kabut asap yang dirasakan masyarakat.
Menurut Hetifah, keberhasilan penanganan karhutla tidak cukup hanya dilihat dari upaya mengendalikan titik api. Pemerintah juga harus memastikan masyarakat mendapatkan informasi yang memadai mengenai kondisi lingkungan dan langkah perlindungan yang dapat dilakukan.
“Pemantauan kualitas udara, penyampaian informasi kepada masyarakat, serta akses layanan kesehatan bagi kelompok rentan perlu dipastikan berjalan baik,” ujarnya.
Pemantauan kualitas udara menjadi penting untuk membantu masyarakat memahami risiko paparan asap. Informasi yang mudah diakses juga dibutuhkan sebagai bahan pertimbangan dalam menyesuaikan aktivitas sehari-hari, khususnya bagi keluarga yang memiliki anak-anak.
Selain mendorong penguatan peran BNPB dan BPBD, Hetifah meminta agar perlindungan anak menjadi bagian penting dalam penanganan karhutla.
Dia berharap Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak turut memberikan perhatian terhadap keselamatan dan kebutuhan anak-anak yang terdampak.
Menurutnya, penanganan bencana harus mempertimbangkan berbagai dampak yang dialami masyarakat, termasuk terganggunya kegiatan pendidikan. Karena itu, koordinasi antarlembaga diperlukan agar upaya pemadaman dan perlindungan warga dapat berjalan beriringan.
Hetifah menegaskan bahwa masyarakat tidak boleh diabaikan ketika perhatian pemerintah tertuju pada upaya pemadaman kebakaran. Perlindungan kesehatan, penyampaian informasi, dan pemenuhan kebutuhan kelompok rentan juga harus menjadi bagian dari respons bencana.
“Penanganan karhutla tidak cukup hanya berfokus pada pemadaman api, tetapi juga harus memperhatikan keselamatan dan kebutuhan masyarakat selama bencana berlangsung,” pungkasnya. (End/Par)
