UpdateIKN.com, Samarinda – Aksi 21 April Kaltim yang menyoroti kebijakan kepemimpinan Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) berujung ricuh. Ribuan massa yang menggelar demonstrasi sejak pagi kecewa lantaran gubernur tak kunjung menemui mereka hingga sore hari.
Aksi dimulai sejak pagi di DPRD Kaltim. Setelah itu, massa berkumpul di Islamic Center Samarinda sebelum bergerak menuju Kantor Gubernur Kaltim.
Sekitar pukul 14.23 WITA, gelombang massa tiba di kantor gubernur. Di lokasi, massa lain sudah lebih dulu berkumpul sehingga jumlah demonstran terus bertambah. Orasi dilakukan secara bergantian dengan nada kritik keras terhadap pemerintah provinsi.
Sejumlah orator menyebut aksi ini sebagai bentuk akumulasi kekecewaan masyarakat terhadap berbagai persoalan daerah yang dinilai tidak transparan.
“Mereka di dalam itu pembohong semua,” teriak salah satu orator dari atas mobil komando.
Orator lainnya menegaskan bahwa aksi ini merupakan peringatan keras bagi pemerintah.
“Pak gubernur kami kecewa. Hari ini kita sepakat Pemprov tidak pro rakyat. Ini akumulasi kemarahan kami,” ujarnya.
Meski demikian, massa berulang kali menegaskan komitmen untuk tetap menggelar aksi damai. Mereka menyebut kehadiran mereka sebagai bentuk silaturahmi, sekaligus menyampaikan aspirasi.
“Kita tidak akan merusak, kita tidak akan anarkis. Ini alarm keras untuk Pemprov, bahwa suara rakyat tidak bisa lagi dibungkam,” kata orator.
Aksi sempat dihentikan menjelang waktu salat Ashar. Setelah istirahat sekitar 30 menit, orasi kembali dilanjutkan pukul 15.53 WITA dengan jumlah massa yang masih bertahan.
Namun, kekecewaan memuncak karena hingga sore hari tidak ada perwakilan pemerintah, termasuk gubernur, yang menemui massa. Situasi mulai memanas.
Sekitar pukul 17.00 WITA, sebagian massa merangsek masuk ke halaman kantor gubernur dengan menerobos pagar pembatas. Aparat keamanan yang telah disiagakan langsung melakukan pengamanan untuk mencegah eskalasi lebih lanjut.
Menjelang pukul 17.39 WITA, sebagian massa mulai mundur dan situasi berangsur terkendali. Meski demikian, kekecewaan massa tetap terasa karena tidak adanya dialog langsung dengan pimpinan daerah.
Aksi ini menjadi sorotan publik sebagai bentuk tekanan terbuka terhadap kebijakan pemerintah provinsi, sekaligus menegaskan tuntutan masyarakat agar pemerintah lebih responsif dan transparan. (Ramadhani/Par)
