UpdateIKN.com, Samarinda – Gelombang protes besar terdengar di Kantor DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Selasa (21/4/2026). Ribuan massa dari aliansi masyarakat turun ke jalan, membawa petisi berisi tuntutan keras terkait kinerja Gubernur Kaltim dan kebijakan yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat.
Di tengah tekanan publik tersebut, Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ekti Immanuel, langsung merespons tuntutan massa. Ia memastikan seluruh aspirasi akan segera dibahas di internal dewan.
“Tentu setelah ini akan kita rapatkan ke pimpinan dan ketua-ketua fraksi untuk membahas ini. Ya, tadi memang ketua tidak ada karena masih retret,” ujarnya usai menemui massa aksi.
Ketidakhadiran Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud dalam aksi tersebut turut menjadi sorotan, mengingat massa berharap adanya pertemuan langsung dengan pimpinan dewan.
Sementara itu, pernyataan mengejutkan datang dari anggota DPRD Kaltim Fraksi Golkar, Muhammad Husni Fahruddin. Ia secara terbuka mengakui kegagalan lembaganya dalam menjalankan fungsi utama.
“Kami ini meminta maaf sebagai anggota DPRD. Kami merasa bersalah karena fungsi budgeting kami dan pengawasan kami tidak berjalan dengan baik,” tegas Husni.
Ia bahkan menyebut tidak masuk akal jika DPRD mencoba membenarkan sejumlah anggaran yang dipersoalkan publik.
“Nonsens kalau kami kemudian menjelaskan positif karena penganggaran Rp8,5 miliar, Rp2,5 miliar itu. Masyarakat Kaltim hari ini harusnya sudah diketahui oleh DPRD kami. Untuk itu sebagai anggota DPRD Kaltim kami mohon maaf,” lanjutnya.
Dalam petisi yang diserahkan, massa menuntut audit menyeluruh terhadap kebijakan pemerintah daerah yang dianggap tidak pro-rakyat. Selain itu, DPRD Kaltim juga didesak untuk benar-benar menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal.
“Kami menuntut mereka benar-benar melaksanakan fungsi pengawasannya,” bunyi salah satu poin petisi.
Aksi ribuan massa ini menjadi sinyal kuat meningkatnya ketidakpuasan publik terhadap kinerja pemerintah daerah dan DPRD Kaltim. Kini, masyarakat menunggu langkah nyata, bukan sekadar janji dari para wakil rakyat. (Ramadhani/Par)
