DPRD Samarinda Soroti Risiko Anak Kebun Putus Sekolah
UpdateIKN.com, Samarinda – Anak-anak yang tinggal di kawasan perkebunan Kota Samarinda seperti di wilayah Batu Besaung, Batu Cermin dan Berambai masih menghadapi tantangan serius dalam mengakses pendidikan.
Kondisi ini dinilai dapat meningkatkan risiko putus sekolah akibat kombinasi keterbatasan akses, administrasi kependudukan, dan kondisi ekonomi keluarga.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Sri Puji Astuti, menegaskan bahwa persoalan di wilayah pinggiran tidak bisa dilihat hanya dari sisi jarak ke sekolah, tetapi juga dari aspek sosial dan administrasi yang belum tertata dengan baik.
“Anak-anak masih banyak yang tinggal di pondok kebun dan harus menempuh perjalanan cukup jauh untuk bisa menjangkau akses jalan utama,” ujarnya baru ini.
Dia menjelaskan, situasi tersebut diperburuk oleh masih banyaknya warga pendatang yang belum memiliki dokumen kependudukan lengkap, sehingga berdampak pada terbatasnya akses terhadap layanan pendidikan, kesehatan, hingga bantuan sosial pemerintah.
“Masih ada warga yang belum memiliki administrasi kependudukan yang lengkap, dan ini langsung berdampak pada anak-anak mereka,” katanya.
Selain itu, kondisi ekonomi keluarga pekerja kebun yang tidak menentu turut menjadi faktor yang membuat pendidikan belum sepenuhnya menjadi prioritas utama.
“Banyak orang tua bekerja secara tidak tetap, sehingga fokus utama masih pada pemenuhan kebutuhan harian,” ujarnya.
Sri Puji juga menyoroti aspek keselamatan anak di wilayah perkebunan, termasuk adanya kondisi di mana anak-anak harus beraktivitas di area yang jauh dari pengawasan pada waktu yang tidak ideal.
“Pernah ditemukan anak kecil berjalan sendiri di malam hari di kawasan kebun. Ini tentu sangat berisiko,” ungkapnya.
Untuk itu, DPRD Samarinda mendorong pemerintah daerah memperkuat pendataan penduduk di wilayah terpencil, serta menghadirkan model layanan pendidikan yang lebih fleksibel, termasuk pendidikan alternatif bagi daerah dengan pola permukiman berpindah.
“Model pendidikan alternatif seperti sekolah rakyat bisa menjadi salah satu solusi untuk menjangkau wilayah seperti ini,” katanya.
Dia menegaskan, pemerintah perlu memastikan tidak ada anak di Samarinda yang kehilangan hak pendidikan hanya karena faktor jarak, administrasi, maupun kondisi ekonomi keluarga.
“Pemenuhan hak pendidikan harus dipastikan tanpa terkendala hal-hal dasar seperti itu,” pungkasnya. (Adv/DPRD Samarinda)
