Besok Massa Kepung DPRD dan Kantor Gubernur Kaltim, Desak Hak Angket & Audit Kebijakan
UpdateIKN.com, Samarinda – Aksi 21 April 2026 besok di Kota Samarinda diprediksi berlangsung besar-besaran. Ribuan massa dari berbagai elemen masyarakat dan mahasiswa akan turun ke jalan, memusatkan aksi di dua titik strategis yakni DPRD Kalimantan Timur dan Kantor Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim)
Aksi ini mengusung tuntutan utama, yakni mendesak DPRD Kaltim menggunakan hak angket untuk mengaudit kebijakan pemerintah provinsi yang dinilai tidak transparan dan tidak berpihak pada rakyat.
Humas Aksi 21 April, Bella, mengungkapkan bahwa pemilihan dua titik aksi telah melalui pertimbangan matang yang selaras dengan tujuan gerakan.
“Untuk titik-titik sendiri ada di kantor DPRD dan kantor gubernur Kaltim. Itu based on goals kita. Di DPRD Kaltim, kita menuntut mereka mengeluarkan hak angket untuk mengaudit seluruh kebijakan pemerintah yang kami rasa tidak pro-rakyat,” ujar Bella.
Menurut Bella, DPRD sebagai lembaga legislatif memiliki kewajiban konstitusional untuk menjalankan fungsi pengawasan. Namun, massa menilai fungsi tersebut belum berjalan optimal.
Karena itu, dalam aksi nanti, massa akan memberikan tekanan langsung agar DPRD Kaltim segera mengambil langkah konkret.
“Kami akan menekan ketua DPRD untuk melaksanakan sidang paripurna saat itu juga dan mengeluarkan hak angket. Jadi tidak hanya wacana, tapi langsung ada keputusan nyata,” tegasnya.
Ia menambahkan, aksi di DPRD Kaltim juga menjadi momentum untuk menyampaikan kekecewaan publik terhadap berbagai kebijakan pemerintah provinsi yang dianggap menyimpang dari janji awal.
Dalam keterangannya, Bella menyoroti sejumlah kebijakan yang menjadi perhatian massa aksi 21 April esok. Ia menilai, beberapa kebijakan justru tidak mencerminkan keberpihakan terhadap masyarakat.
“Dari awal digaungkan pro-rakyat, tapi faktanya banyak kebijakan yang tidak pro-rakyat. Seperti pengadaan mobil dengan nilai miliaran hingga renovasi rumah dinas dengan anggaran besar, itu menurut kami tidak masuk akal,” ungkapnya.
Isu-isu tersebut, lanjut Bella, menjadi simbol ketimpangan antara kebutuhan masyarakat dan penggunaan anggaran pemerintah daerah.
Setelah menggelar aksi di DPRD Kaltim, massa direncanakan bergerak menuju Kantor Gubernur Kaltim. Titik ini dipilih sebagai bentuk tekanan langsung kepada pihak eksekutif. Di lokasi tersebut, massa akan kembali menyuarakan tuntutan agar pemerintah provinsi lebih transparan, akuntabel, dan konsisten dengan janji pro-rakyat.
“Aksi di kantor gubernur adalah bentuk kekecewaan kami terhadap kebijakan yang tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan di awal,” kata Bella.
Meski membawa tuntutan tegas, pihak penyelenggara memastikan aksi akan berlangsung secara damai dan terukur. Massa diimbau tetap menjaga ketertiban, serta tidak terprovokasi. (Ramadhani/Par)
