UpdateIKN.com, Nusantara – Ribuan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) berpeluang memperoleh akses pembiayaan dan pendampingan usaha.
Peluang itu mencuat setelah Otorita IKN mulai menjajaki kerja sama dengan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) untuk memperkuat ekonomi masyarakat di sekitar ibu kota baru.
Langkah tersebut dinilai penting mengingat pembangunan IKN tidak hanya membutuhkan infrastruktur, tetapi juga pelaku usaha lokal yang mampu menjadi bagian dari rantai pasok berbagai proyek dan aktivitas ekonomi di kawasan tersebut.
Data Otorita IKN menunjukkan terdapat 4.767 UMKM yang tersebar di tujuh kecamatan wilayah delineasi, yakni Sepaku, Muara Jawa, Loa Janan, Loa Kulu, Samboja, Samboja Barat, dan Sanga-Sanga. Ribuan pelaku usaha itu menjadi potensi besar yang membutuhkan akses permodalan, peningkatan kapasitas, hingga pendampingan agar mampu bersaing di ibu kota baru.
Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menilai kolaborasi dengan PNM menjadi salah satu solusi untuk mempercepat pemberdayaan ekonomi masyarakat.
“Pendanaan investasi, termasuk pemberdayaan UMKM di IKN, menjadi salah satu hal yang kami bahas. Kami sangat membutuhkan intervensi PNM agar pelaku usaha lokal semakin berkembang,” ujar Basuki saat menerima jajaran PNM di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Nusantara, Senin (3/8/2026).
Menurut Basuki, keberhasilan pembangunan IKN tidak cukup diukur dari berdirinya gedung-gedung pemerintahan. Yang lebih penting, masyarakat sekitar juga harus memperoleh manfaat ekonomi secara langsung.
“Kami ingin masyarakat menjadi bagian dari pembangunan. Mereka harus memiliki kesempatan menjadi pelaku ekonomi, bukan sekadar menyaksikan perkembangan IKN,” katanya.
Komisaris Utama PNM, Dradjad Hari Wibowo, mengatakan lembaganya siap mendukung penguatan ekonomi masyarakat melalui berbagai skema pembiayaan yang telah dijalankan selama bertahun-tahun.
“Ketika berdiskusi dengan Pak Bas, kami melihat pembangunan IKN memiliki visi yang sangat besar. Salah satu targetnya adalah bebas kemiskinan pada 2035. Itu menjadi ruang bagi PNM untuk ikut berkontribusi,” ujar Dradjad.
Dia menyebut PNM memiliki pengalaman panjang dalam mendampingi pelaku usaha mikro melalui program ULaMM dan Mekaar yang selama ini menjangkau masyarakat hingga pelosok daerah.
“ULaMM memberikan pembiayaan bagi usaha mikro, sedangkan Mekaar fokus pada pemberdayaan perempuan pelaku usaha ultra mikro. Program ini bukan hanya memberikan modal, tetapi juga pendampingan agar usaha dapat tumbuh secara berkelanjutan,” terangnya.
Dradjad mengungkapkan, sejak diluncurkan pada 2015, program Mekaar telah membina sekitar 23 juta nasabah di seluruh Indonesia.
“Pendampingan menjadi pembeda kami. Bukan sekadar menyalurkan pembiayaan, tetapi memastikan pelaku usaha mampu mengembangkan bisnisnya sehingga ekonomi keluarga ikut meningkat,” ungkapnya.
Dia juga membuka peluang kolaborasi yang lebih luas bersama Otorita IKN maupun Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) agar akses pembiayaan bagi UMKM di kawasan Nusantara semakin besar.
“Masih banyak ruang yang bisa dikerjakan bersama. Kolaborasi menjadi kunci agar target pembangunan ekonomi dan pengentasan kemiskinan di IKN dapat tercapai,” katanya.
Penjajakan kerja sama tersebut diharapkan menjadi pintu masuk bagi ribuan UMKM di kawasan IKN untuk memperoleh akses modal, pendampingan, hingga peluang masuk dalam rantai pasok pembangunan ibu kota baru.
“Kalau pelaku usaha lokal tumbuh, maka manfaat pembangunan IKN benar-benar akan dirasakan masyarakat sekitar,” pungkasnya. (Putri/Par)
