UpdateIKN.com, Samarinda – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang menjadi solusi peningkatan gizi pelajar ternyata belum sepenuhnya menyentuh seluruh sekolah di Kota Samarinda.
Di tengah tingginya antusiasme, masih banyak sekolah yang harus bersabar menunggu giliran karena pelaksanaan program dilakukan secara bertahap.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan dari sejumlah pihak, terutama sekolah yang hingga kini belum masuk dalam cakupan penerima manfaat. Harapan agar siswa segera mendapatkan asupan makanan bergizi dari program nasional itu terus mengemuka.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti, mengakui pihaknya kerap menerima keluhan maupun pertanyaan dari sekolah terkait belum meratanya pelaksanaan MBG. Namun, menurutnya, perluasan program tidak bisa dilakukan secara instan.
“Memang banyak yang bertanya, kenapa sekolah lain sudah mendapatkan MBG sementara sekolah mereka belum. Kami memahami harapan itu, tetapi pelaksanaan program ini harus melihat kesiapan yang ada,” ujarnya belum lama ini.
Sri menegaskan bahwa MBG bukan sekadar membagikan makanan kepada siswa. Di balik program tersebut terdapat proses panjang yang membutuhkan kesiapan pengelolaan, fasilitas, serta sumber daya manusia yang memadai.
“Kalau satu sekolah memiliki ribuan siswa penerima manfaat, tentu pengelolaannya tidak sederhana. Harus dipastikan siapa yang mengelola, bagaimana distribusinya, bagaimana pengawasannya, dan apakah semuanya sudah siap,” katanya.
Menurutnya, memaksakan perluasan program tanpa kesiapan yang matang justru berisiko menimbulkan persoalan baru. Karena itu, pemerintah memilih menjalankan program secara bertahap agar kualitas layanan tetap terjaga.
“Jangan sampai programnya sudah berjalan tetapi pengelolanya belum siap. Ini menyangkut pelayanan kepada anak-anak, sehingga semua harus dipastikan benar-benar siap terlebih dahulu,” tegas Sri.
Dia menjelaskan bahwa tantangan pelaksanaan MBG tidak hanya berkaitan dengan jumlah penerima manfaat. Ketersediaan fasilitas pendukung dan tenaga pelaksana juga menjadi faktor krusial yang menentukan keberhasilan program.
“Bangunan pendukung harus siap, SDM harus siap, sistem kerjanya juga harus jelas. Kendala terbesar memang ada pada aspek kesiapan teknis tersebut,” ungkapnya.
Di sisi lain, Sri meminta masyarakat memahami bahwa pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan penuh dalam menentukan sekolah penerima MBG. Pasalnya, program tersebut dibiayai dan diatur oleh pemerintah pusat.
“Sering kali kami ditanya mengapa sekolah tertentu belum mendapatkan MBG. Namun harus dipahami bahwa pendanaannya berasal dari pusat. Daerah lebih berperan dalam mendukung pelaksanaan dan memastikan program berjalan baik,” terangnya.
Meski demikian, DPRD Samarinda optimistis cakupan MBG akan terus bertambah seiring meningkatnya kesiapan di lapangan. Apalagi program tersebut dinilai memiliki manfaat besar dalam mendukung kesehatan dan kualitas belajar siswa.
Tak hanya itu, MBG juga diharapkan mampu memberikan efek berantai bagi perekonomian daerah melalui keterlibatan pelaku UMKM dalam penyediaan bahan pangan maupun kebutuhan program lainnya.
“Harapan kami tentu seluruh siswa di Samarinda nantinya bisa merasakan manfaat Program Makan Bergizi Gratis. Tetapi prosesnya harus dilakukan bertahap, terukur, dan sesuai kesiapan agar manfaatnya benar-benar maksimal,” tandasnya. (Adv/DPRD Samarinda)
