UpdateIKN.com, Jakarta – Di tengah tekanan ekonomi global yang kembali meningkat, Bank Indonesia (BI) mengambil langkah yang tidak banyak diperkirakan pasar.
Alih-alih kembali menaikkan suku bunga acuan, bank sentral justru memilih memperluas berbagai insentif untuk menarik arus modal asing, sekaligus menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah.
Dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) pada 21–22 Juli 2026, BI memutuskan mempertahankan BI-Rate di level 5,75 persen, disertai suku bunga Deposit Facility 4,75 persen dan Lending Facility 6,50 persen.
Keputusan tersebut diiringi paket kebijakan yang dinilai lebih agresif untuk meningkatkan daya tarik aset keuangan Indonesia di mata investor global.
Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Denny Prakoso, mengatakan strategi tersebut merupakan bagian dari bauran kebijakan yang dirancang agar stabilitas ekonomi tetap terjaga tanpa memberikan tekanan tambahan terhadap dunia usaha dan sektor perbankan.
“Keputusan mempertahankan BI-Rate merupakan bagian dari bauran kebijakan Bank Indonesia yang tetap konsisten untuk memperkuat stabilitas nilai tukar Rupiah di tengah tingginya ketidakpastian global, sekaligus menjaga inflasi tetap berada dalam sasaran,” kata Ramdan Denny Prakoso dalam keterangan tertulisnya.
Fokus utama BI kini bukan sekadar mempertahankan tingkat suku bunga, tetapi menciptakan iklim investasi yang lebih kompetitif. Salah satunya melalui kenaikan insentif transaksi lindung nilai (hedging) dan perluasan fasilitas Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF) bagi investor asing.
“Bank Indonesia memperluas kebijakan insentif untuk meningkatkan aliran masuk investasi portofolio asing, memperkuat stabilitas Rupiah, sekaligus mempercepat pendalaman pasar uang dan pasar valuta asing,” ujar Ramdan.
Selain memberikan insentif bagi investor, BI juga menyiapkan kebijakan baru untuk memperbaiki likuiditas di sektor perbankan. Total insentif dalam Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) ditingkatkan menjadi maksimal 6 persen dari Dana Pihak Ketiga (DPK), sehingga bank memiliki ruang yang lebih besar untuk menyalurkan kredit kepada sektor produktif.
“Penyempurnaan KLM dilakukan agar likuiditas semakin merata, mengurangi segmentasi di pasar uang, dan memperkuat pembiayaan kepada sektor prioritas,” terang Ramdan.
Langkah tersebut diambil ketika kondisi global kembali dibayangi meningkatnya konflik geopolitik yang mendorong kenaikan harga minyak dunia, memperkuat dolar Amerika Serikat, dan memicu perpindahan modal ke aset-aset yang dianggap lebih aman. Situasi itu membuat banyak bank sentral memilih kebijakan moneter yang lebih ketat.
Meski demikian, BI menilai fundamental ekonomi Indonesia masih cukup solid. Konsumsi rumah tangga, belanja pemerintah, dan investasi tetap menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional.
“Bank Indonesia memprakirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2026 berada pada kisaran 4,9 hingga 5,7 persen dengan dukungan sinergi kebijakan moneter, fiskal, dan sektor keuangan,” kata Ramdan.
Bank sentral juga optimistis inflasi tetap dapat dikendalikan meskipun harga energi dunia meningkat. Koordinasi bersama pemerintah pusat dan daerah akan terus diperkuat melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID).
“Kami akan terus memperkuat koordinasi kebijakan agar inflasi tetap berada dalam sasaran yang telah ditetapkan pemerintah pada 2026 dan 2027,” ujar Ramdan.
Di sisi lain, transformasi digital tetap menjadi agenda penting. BI memastikan perluasan penggunaan QRIS, penguatan kerja sama QRIS Antarnegara, hingga pengembangan inovasi sistem pembayaran akan terus dipercepat untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.
“Perluasan digitalisasi sistem pembayaran dilakukan agar transaksi ekonomi semakin efisien, aman, inklusif, dan mampu menopang pertumbuhan ekonomi nasional,” pungkas Ramdan Denny Prakoso. (*/Par)
