Jangan Sampai Mahasiswa Samarinda Putus Kuliah karena Biaya

UpdateIKN.com, Samarinda – Keterbatasan ekonomi masih menjadi tantangan bagi sebagian anak muda untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi. Kondisi ini menjadi perhatian DPRD Kota Samarinda yang mendorong pemerintah kota menghadirkan program beasiswa daerah dengan sistem penyaluran yang mampu menjangkau mahasiswa dari berbagai latar belakang.
Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Anhar, menilai bantuan pendidikan harus diberikan secara proporsional. Mahasiswa berprestasi perlu mendapat apresiasi, sementara mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu membutuhkan dukungan agar tetap memiliki kesempatan menyelesaikan pendidikan.
Menurutnya, persoalan biaya tidak boleh menjadi penghalang bagi generasi muda Samarinda untuk memperoleh pendidikan tinggi. Karena itu, kehadiran beasiswa daerah dinilai penting sebagai salah satu instrumen pemerataan kesempatan pendidikan.
“Jangan sampai anak-anak kita yang sebenarnya memiliki kemampuan dan kemauan untuk kuliah justru terkendala karena persoalan ekonomi. Pemerintah harus hadir memberikan kesempatan agar mereka bisa melanjutkan pendidikan,” ujar Anhar, beberapa waktu lalu.
Dia menyebut, skema beasiswa nantinya perlu dirancang dengan mempertimbangkan dua kelompok utama, yakni mahasiswa dengan capaian prestasi dan mahasiswa yang membutuhkan bantuan finansial.
Untuk kategori prestasi, penilaian tidak semestinya hanya berpatokan pada pencapaian akademik. Prestasi di bidang olahraga, seni, maupun kegiatan nonakademik lainnya juga perlu mendapat ruang dalam mekanisme seleksi.
Sementara itu, bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu, proses penetapan penerima harus dilakukan secara cermat. Data kesejahteraan masyarakat dapat menjadi salah satu acuan untuk memastikan bantuan diberikan kepada kelompok yang benar-benar membutuhkan.
“Harus ada pembagian kategori. Ada mahasiswa berprestasi, baik akademik maupun nonakademik, kemudian ada juga mahasiswa dari keluarga yang secara ekonomi memang membutuhkan bantuan,” terangnya.
Anhar mengingatkan, ketepatan sasaran menjadi salah satu faktor penting dalam pelaksanaan program. Jangan sampai mahasiswa yang memiliki kebutuhan mendesak justru tidak memperoleh bantuan karena persoalan pendataan atau mekanisme seleksi yang kurang tepat.
Selain memastikan penerima tepat sasaran, DPRD Samarinda juga menginginkan pola pembiayaan yang memberikan kepastian selama mahasiswa menjalani perkuliahan. Bantuan pendidikan diharapkan tidak berhenti pada satu tahap, tetapi dapat mendukung keberlanjutan studi sesuai ketentuan yang ditetapkan.
“Yang perlu dipikirkan bukan hanya bagaimana mahasiswa mendapatkan beasiswa, tetapi bagaimana bantuan itu bisa mendukung mereka sampai menyelesaikan pendidikan,” katanya.
Meski demikian, Anhar mengakui pembentukan program beasiswa daerah membutuhkan kesiapan anggaran. Hingga saat ini, Samarinda dinilai belum memiliki program beasiswa mandiri yang secara khusus mengakomodasi kebutuhan mahasiswa asal daerah.
DPRD Samarinda, kata dia, telah beberapa kali mengusulkan agar kebijakan tersebut direalisasikan. Namun, pemerintah kota tetap harus melakukan perhitungan terhadap kemampuan keuangan daerah sebelum menentukan besaran dan cakupan penerima.
Menurut Anhar, proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dana bagi hasil perlu menjadi pertimbangan dalam menyusun skema pembiayaan. Langkah tersebut penting agar program tidak hanya menjadi kebijakan sementara, melainkan dapat dipertahankan dalam jangka panjang.
“Semua harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Pemerintah perlu menghitung pendapatan dan kapasitas anggaran supaya program ini bisa berjalan secara berkelanjutan,” ungkapnya.
Di sisi lain, dia menilai pendidikan harus memperoleh perhatian yang seimbang dengan pembangunan infrastruktur. Sebab, pembangunan daerah tidak cukup hanya mengandalkan fasilitas fisik, tetapi juga membutuhkan masyarakat dengan kompetensi dan kualitas SDM yang baik.
Untuk memperkuat pelaksanaannya, Anhar mendorong adanya regulasi yang menjadi dasar hukum program beasiswa, baik melalui Peraturan Wali Kota (Perwali) maupun Peraturan Daerah (Perda).
Regulasi tersebut diharapkan dapat mengatur mekanisme seleksi, kategori penerima, pola pembiayaan hingga keberlanjutan program. Dengan demikian, kebijakan beasiswa tidak mudah berubah ketika terjadi pergantian kepemimpinan daerah.
“Kami sudah memiliki blueprint mengenai program pendidikan dan kesejahteraan. Namun, pelaksanaannya tentu bergantung pada kebijakan pemerintah,” pungkasnya. (Adv/DPRD Samarinda)





