Kredit Bertuah Disorot, Korban PHK Perlu Akses Modal

UpdateIKN.com, Samarinda – Program Kredit Bertuah yang selama ini menjadi salah satu fasilitas pembiayaan bagi pelaku usaha mikro di Samarinda dinilai berpeluang menjangkau kelompok masyarakat yang lebih luas. Pekerja yang kehilangan pekerjaan akibat pemutusan hubungan kerja (PHK) diusulkan masuk dalam sasaran penerima manfaat agar memiliki kesempatan membangun sumber penghasilan baru.
Gagasan tersebut disampaikan Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Ismail Latisi. Dia menilai, meningkatnya tekanan terhadap dunia kerja harus direspons dengan kebijakan yang tidak hanya berorientasi pada penciptaan lapangan kerja, tetapi juga mendorong masyarakat mampu menciptakan peluang usaha sendiri.
Menurut Ismail, pekerja yang terkena PHK tidak boleh dibiarkan menghadapi ketidakpastian ekonomi tanpa alternatif. Terlebih, sebagian dari mereka selama ini menggantungkan seluruh kebutuhan keluarga pada penghasilan sebagai karyawan.
“Pemerintah daerah perlu hadir agar korban PHK tidak hanya bergantung pada ketersediaan lowongan kerja baru,” ujarnya belum lama ini.
Persoalan tersebut, lanjutnya, semakin relevan jika melihat kondisi ketenagakerjaan di Kalimantan Timur. Berdasarkan data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kaltim, sekitar 8.900 pekerja mengalami PHK sepanjang Januari hingga September 2026.
Dari jumlah tersebut, sekitar 3.400 kasus dipicu kebijakan efisiensi perusahaan di sektor pertambangan dan jasa. Kondisi ini memperlihatkan bahwa ketergantungan terhadap pekerjaan formal memiliki risiko tersendiri ketika perusahaan melakukan pengurangan tenaga kerja.
Ismail menilai, salah satu langkah yang dapat ditempuh Pemkot Samarinda adalah membuka akses pembiayaan bagi pekerja yang kehilangan mata pencaharian. Kredit Bertuah dinilai bisa menjadi salah satu instrumen yang dikembangkan untuk mendukung langkah tersebut.
Program yang bekerja sama dengan Bankaltimtara itu menawarkan pinjaman tanpa agunan dan tanpa bunga, dengan plafon pembiayaan mulai Rp1 juta hingga Rp25 juta.
Hingga Agustus 2026, penyaluran Kredit Bertuah telah mencapai Rp12,86 miliar kepada 611 pelaku usaha produktif.
Capaian tersebut menunjukkan adanya fasilitas pembiayaan yang dapat menjadi pijakan dalam memperluas pemberdayaan ekonomi masyarakat. Namun, Ismail menilai pekerja terdampak PHK juga perlu memperoleh kesempatan mengakses program serupa, tentunya melalui penyesuaian persyaratan dan mekanisme penerimaannya.
Meski demikian, dia mengingatkan bahwa persoalan korban PHK tidak bisa diselesaikan hanya dengan memberikan uang pinjaman. Ada tantangan lain yang harus diperhatikan, yakni kesiapan seseorang ketika harus beralih dari pekerja menjadi pengusaha.
“Selama ini pola pikir kita masih terbentuk untuk menjadi karyawan. Ketika terkena PHK, banyak yang bingung harus berbuat apa,” ungkapnya.
Menurut Ismail, kondisi tersebut menjadi alasan penting mengapa program pembiayaan harus berjalan beriringan dengan peningkatan keterampilan. Calon penerima bantuan perlu memahami jenis usaha yang potensial, cara mengelola modal, hingga strategi mempertahankan usaha agar tidak berhenti di tengah jalan.
Dia menginginkan adanya pelatihan yang disesuaikan dengan kemampuan dan minat masing-masing pekerja. Dengan demikian, bantuan yang diberikan tidak sekadar menjadi pinjaman, tetapi benar-benar menjadi modal untuk membangun kemandirian ekonomi.
Untuk merealisasikan gagasan itu, Ismail mendorong Dinas Ketenagakerjaan serta Dinas Koperasi dan UKM Kota Samarinda mengambil peran bersama. Dinas Ketenagakerjaan dapat membantu mengidentifikasi pekerja terdampak PHK, sedangkan Dinas Koperasi dan UKM berperan dalam menyiapkan pembinaan serta pengembangan usaha.
Sinergi tersebut juga diperlukan agar pemerintah memiliki data calon penerima yang jelas. Mulai dari latar belakang pekerjaan, keterampilan yang dimiliki, kebutuhan pelatihan hingga kelayakan usaha yang akan dijalankan.
Namun, perluasan penerima Kredit Bertuah untuk korban PHK belum menjadi kebijakan yang dipastikan berjalan. Usulan itu masih membutuhkan pembahasan dengan pemerintah kota, terutama mengenai anggaran, kriteria penerima, skema pembiayaan dan bentuk pendampingan.
“Pemberdayaan ekonomi pekerja terdampak PHK harus menjadi perhatian karena dampaknya tidak berhenti pada hilangnya pekerjaan seseorang. Ketika penghasilan keluarga terputus, kemampuan memenuhi kebutuhan hidup juga ikut terancam,” pungkasnya. (Adv/DPRD Samarinda)





