DPRD Samarinda Ingatkan Pemkot, Pajak Jalan Harus Kembali ke Rakyat

UpdateIKN.com, Samarinda – Pembayaran pajak oleh masyarakat harus sejalan dengan kualitas pelayanan publik yang diberikan pemerintah. Hal inilah yang menjadi sorotan DPRD Samarinda terkait belum optimalnya pemenuhan kebutuhan penerangan jalan umum (PJU) di sejumlah kawasan.
Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda diminta menjadikan penyediaan lampu jalan sebagai salah satu perhatian dalam penyusunan anggaran 2027. DPRD Samarinda menilai, masyarakat membutuhkan bukti nyata bahwa kontribusi yang mereka berikan melalui pajak turut dikembalikan dalam bentuk fasilitas publik yang layak.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Arif Kurniawan, menegaskan bahwa penerangan jalan merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah yang tidak boleh diabaikan. Terlebih, fasilitas tersebut berkaitan erat dengan keselamatan warga ketika beraktivitas pada malam hari.
“PJU itu harusnya ditunaikan oleh Pemkot karena masyarakat sudah membayar untuk penerangan jalan. Jadi, pemerintah juga harus memenuhi kewajibannya,” ujarnya baru-baru ini.
Menurutnya, kebutuhan penerangan tidak bisa hanya dilihat sebagai upaya mempercantik wajah kota. Lebih dari itu, keberadaan lampu jalan menjadi penunjang keamanan dan kenyamanan masyarakat dalam menggunakan fasilitas jalan.
Dia meminta program Samarinda Terang yang digagas Wali Kota Samarinda mendapat dukungan anggaran yang memadai. Program tersebut diharapkan mampu memperluas pelayanan penerangan, bukan sekadar menjadi identitas pembangunan perkotaan.
“Sebagai ibu kota provinsi, Samarinda bukan hanya membutuhkan keindahan. Yang lebih penting adalah keselamatan warga. Uang yang memang untuk rakyat harusnya diperuntukkan untuk itu,” ujarnya.
Arif mengungkapkan, persoalan PJU juga menjadi salah satu aspirasi yang disampaikan masyarakat ketika anggota DPRD melaksanakan reses. Keluhan tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan penerangan masih menjadi perhatian warga dan perlu mendapat tindak lanjut pemerintah.
Selain lampu jalan, masyarakat turut mengusulkan pembenahan sejumlah infrastruktur lingkungan. Di antaranya perbaikan drainase, pengaspalan jalan serta pembangunan turap di beberapa lokasi, termasuk kawasan tanah kuburan.
Banyaknya usulan tersebut, menurut Arif, harus menjadi pertimbangan dalam menentukan prioritas pembangunan. Dia berharap pemerintah tidak hanya menyusun program berdasarkan perencanaan internal, tetapi juga memperhatikan kebutuhan yang disampaikan langsung oleh masyarakat.
“Waktu reses kemarin, persoalan PJU sudah kita ingatkan. Begitu juga kebutuhan infrastruktur lainnya. Aspirasi masyarakat ini jangan sampai hanya menjadi catatan, tetapi harus ada tindak lanjutnya,” katanya.
Dia menilai penyusunan anggaran 2027 menjadi kesempatan bagi Pemkot Samarinda untuk memperkuat pelayanan infrastruktur dasar. Apalagi, kebutuhan penerangan jalan sudah berkali-kali disampaikan melalui berbagai kesempatan.
Arif berharap program Samarinda Terang benar-benar dijalankan dengan memperhatikan pemerataan. Kawasan permukiman dan ruas jalan yang masih membutuhkan penerangan harus menjadi bagian dari sasaran pembangunan.
“Apalagi sudah ada program Samarinda Terang. Jadi, kewajiban pemerintah untuk menyediakan penerangan jalan itu harus ditunaikan,” pungkasnya. (Adv/DPRD Samarinda)





