UpdateIKN.com, Samarinda – Keberadaan Balakarcana sebagai relawan yang bergerak dalam penanganan kebakaran dan bencana di Kota Samarinda mulai didorong untuk memiliki payung aturan yang lebih jelas.
Wakil Ketua II DPRD Kota Samarinda sekaligus Penasehat Balakarcana, Ahmad Vananzda, mengatakan perlindungan terhadap relawan perlu dibahas bersama pemerintah daerah. Bukan hanya soal kesejahteraan, tetapi juga keselamatan dan kepastian ketika mereka menjalankan tugas.
“Teman-teman Balakar ini bekerja ikhlas untuk masyarakat, membantu masyarakat, baik kebakaran maupun hal-hal yang lain, termasuk bencana-bencana yang lain,” ujar Ahmad Vanandzda.
Menurutnya, relawan Balakarcana memiliki peran penting karena dapat bergerak cepat ketika terjadi keadaan darurat. Dalam sejumlah kejadian, mereka bahkan menjadi kelompok yang lebih dahulu menuju lokasi.
“Ketika ada kebakaran atau ada bencana yang lain di Kota Samarinda, justru teman-teman ini yang paling duluan,” katanya.
Persoalannya, kecepatan respons tersebut juga diikuti risiko yang harus dihadapi para relawan. Mereka turun ke lokasi dengan mengandalkan unit yang dimiliki, termasuk kendaraan pribadi maupun kendaraan operasional kelompok.
“Mereka punya unit, baik yang kecil maupun besar, ada motor, ada mobil. Mereka yang mungkin akan sampai datang duluan,” terangnya.
Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan Ahmad Vanandzda meminta adanya perhatian lebih dari Pemerintah Kota Samarinda. Dia secara khusus menyoroti kebutuhan perlindungan apabila relawan mengalami kecelakaan ketika bertugas.
“Kami meminta kepada pemerintah kota agar peduli dengan rekan-rekan Balakarcana Kota Samarinda ini, terutama berkaitan masalah kesejahteraan mereka dan juga asuransi,” tegasnya.
Menurutnya, keberadaan asuransi dapat menjadi bentuk perlindungan bagi relawan yang menghadapi risiko saat membantu masyarakat.
“Apabila terjadi bencana atau kecelakaan di lapangan pada saat mereka bertugas, kami minta pemerintah kota harus memikirkan itu,” ujarnya.
Ahmad Vanandzda menilai perhatian tersebut semakin penting karena para relawan tidak bekerja dengan pola seperti pekerja pada umumnya. Mereka turun ke lapangan atas dasar kepedulian dan tanpa menerima gaji.
“Semestinya harus ada. Mereka ini pekerja-pekerja yang tidak digaji. Karena hati nurani mereka sendiri, mereka datang ke lapangan,” tuturnya.
Dirinya tidak ingin pengabdian tersebut justru membuat relawan menghadapi persoalan baru ketika mengalami musibah dalam menjalankan tugas.
“Jangan sampai sudah kerja siang malam, ketika terjadi musibah mereka terkena kecelakaan, lalu berobat sendiri. Kasihan mereka,” kata Ahmad Vanandzda.
Untuk membahas persoalan tersebut secara lebih konkret, DPRD Samarinda berencana membuka komunikasi dengan Pemkot Samarinda. Audiensi melalui komisi terkait menjadi salah satu opsi yang akan dilakukan.
“Di DPRD Kota Samarinda mungkin akan melakukan audiensi dengan pemerintah kota lewat beberapa komisi yang terkait, agar hal-hal seperti ini bisa kita lakukan bersama, baik pemerintah kota maupun DPRD Kota Samarinda,” ungkapnya.
Pembahasan itu bahkan berpeluang berkembang menjadi kajian mengenai regulasi khusus untuk Balakarcana. Dia menyebut DPRD Samarinda akan melihat terlebih dahulu kebutuhan dan bentuk aturan yang paling tepat.
“Nanti kami coba rumuskan di DPRD Kota Samarinda, apakah perlu kita buatkan Pansus atau Perda berkaitan masalah Balakar Kota Samarinda,” ujarnya.
Jika regulasi dianggap diperlukan, cakupannya menurut Ahmad Vanandzda tidak hanya menyentuh persoalan perlindungan hukum. Pengaturan juga dapat berkaitan dengan bantuan sosial, pelaksanaan tugas, kesehatan hingga keselamatan relawan.
“Kalau sudah tertata dengan rapi, bagaimana masalah hukumnya, bagaimana masalah bantuan sosialnya, bagaimana masalah pelaksanaan mereka, termasuk mungkin masalah kesehatannya,” katanya.
Wacana tersebut mencuat setelah Ahmad Vanandzda menghadiri Pelantikan Pengurus Balakarcana Kota Samarinda Masa Bhakti 2026-2031 di Citra Niaga Samarinda, Minggu (27/9/2026).
Dalam kesempatan itu, dia berharap kepengurusan baru dapat memperkuat konsolidasi internal. Menurutnya, pergantian kepengurusan harus menjadi momentum untuk meninggalkan perbedaan dan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat.
“Segala sesuatu mungkin ada perbedaan antara mereka, saya pikir sudah clear. Saatnya hari ini kita berjalan bersama dalam rangka membesarkan Kota Samarinda lewat kerja nyata,” ujarnya.
Dia juga mengingatkan bahwa penanganan bencana bukan hanya menjadi tugas relawan. Masyarakat dan pemerintah perlu mengambil bagian sesuai peran masing-masing.
“Jumlah kami tidak seberapa, tapi pekerjaan kami luar biasa,” katanya.
Karena itu, Ahmad Vanandzda mengajak warga Samarinda memberikan dukungan terhadap kerja Balakarcana, sekaligus ikut berperan dalam menghadapi berbagai persoalan di lingkungan masing-masing.
“Oleh karena itu kami berharap kepada seluruh masyarakat Kota Samarinda agar kiranya berperan aktif untuk membantu, paling tidak menangani permasalahan-permasalahan yang ada di Kota Samarinda,” pungkasnya. (Adv/DPRD Samarinda)
