UpdateIKN.com, Samarinda – Pertumbuhan penduduk dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi tantangan serius bagi ketahanan pangan Kalimantan Timur (Kaltim). Kebutuhan bahan pangan diperkirakan terus meningkat, sementara produksi lokal belum sepenuhnya mampu memenuhi permintaan masyarakat.
Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Kaltim, Bayu Adi Hardiyanto, mengungkapkan jumlah penduduk Kaltim meningkat dari 3,91 juta jiwa pada 2023 menjadi 4,48 juta jiwa pada 2026. Angka tersebut diproyeksikan mencapai 5,68 juta jiwa pada 2035 seiring perkembangan IKN dan kawasan sekitarnya.
Kondisi ini menjadi perhatian karena sejumlah komoditas pangan utama Kaltim masih bergantung pada pasokan dari luar daerah. Di sisi lain, perubahan cuaca dan fenomena El Nino berpotensi menekan produktivitas pertanian, terutama padi.
Dalam Diseminasi Laporan Perekonomian Provinsi Kalimantan Timur 2026 di Hotel Aston Samarinda, Kamis (12/11/2026), Bayu menyoroti pentingnya kesiapan daerah menghadapi peningkatan kebutuhan pangan tersebut.
“Pertumbuhan penduduk dan pembangunan IKN akan meningkatkan kebutuhan pangan di Kalimantan Timur. Karena itu, penguatan produksi lokal menjadi penting agar kebutuhan masyarakat ke depan dapat terpenuhi dan ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah bisa dikurangi,” paparnya.
Untuk itu, lanjut dia, BI mendorong peningkatan produksi pangan lokal, perbaikan distribusi, serta penguatan kerja sama antardaerah untuk menjaga ketersediaan pasokan sekaligus mengendalikan inflasi.
Pengembangan pertanian, kata Bayuadi, juga perlu diarahkan agar mampu memenuhi kebutuhan pasar yang terus berkembang seiring pembangunan IKN.
Untuk memperkuat sektor pangan dan ekonomi lokal, Bayuadi menyebut, pihaknya melakukan pemetaan Komoditas/Produk/Jenis Usaha Unggulan (KPJU) di 105 kecamatan di Kaltim.
Pemetaan tersebut bertujuan mengidentifikasi potensi komoditas berdasarkan karakteristik masing-masing wilayah agar pengembangan usaha lebih terarah.
Sejumlah potensi yang teridentifikasi antara lain pangan dan produk olahan di Kutai Kartanegara, kelapa sawit dan perikanan di Paser, serta Berau, hingga durian dan ikan mas di Bontang.
Sementara itu, Samarinda memiliki potensi ayam ras, lele, dan keripik. Balikpapan juga berpeluang mengembangkan ayam ras, lele, dan amplang.
“Setiap daerah memiliki potensi komoditas unggulan yang bisa dikembangkan. Potensi ini perlu dioptimalkan agar mampu memenuhi kebutuhan pasar, termasuk menjadi bagian dari rantai pasok pangan dan produk olahan untuk IKN,” kata Bayuadi.
Pengembangan komoditas unggulan tersebut diharapkan tidak hanya meningkatkan produksi, tetapi juga mendorong pengolahan hasil pertanian, perkebunan, dan perikanan sehingga memberikan nilai tambah bagi perekonomian daerah.
Selain produksi pangan, BI Kaltim turut mendorong penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar mampu mengambil peluang ekonomi dari pembangunan IKN.
Bayuadi menyampaikan, kerja sama BI Kaltim, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan pemerintah daerah telah berjalan dalam 16 seri program sejak 2025. Melalui program tersebut, pembiayaan sebesar Rp27,8 miliar telah disalurkan kepada 551 UMKM.
Dukungan pembiayaan ini diharapkan membantu pelaku usaha meningkatkan kapasitas produksi, memperbaiki kualitas produk, dan memperluas akses pasar.
“Penguatan UMKM membutuhkan dukungan pembiayaan dan peningkatan kapasitas usaha. Dengan dukungan tersebut, pelaku usaha lokal diharapkan mampu meningkatkan daya saing dan mengambil peluang dari perkembangan ekonomi di kawasan IKN,” katanya.
Bayuadi mengatakan, BI Kaltim turut mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan vokasi, pelatihan ulang tenaga kerja, pembangunan infrastruktur pendukung, serta perluasan pembiayaan produktif.
Penguatan sektor pertanian, perikanan, dan UMKM dinilai penting agar masyarakat lokal tidak hanya menjadi penonton pembangunan IKN, tetapi juga menjadi bagian dari rantai ekonomi yang berkembang.
Dengan proyeksi penduduk mencapai 5,68 juta jiwa pada 2035, kesiapan produksi pangan dan pengembangan usaha lokal menjadi semakin penting. Selain menjaga ketersediaan bahan pangan dan stabilitas harga, langkah tersebut diharapkan mampu memperluas kesempatan kerja serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kaltim. (Lisa/Par)
