DPRD Samarinda Dorong Trans Samarinda Segera Disiapkan
UpdateIKN.com, Samarinda – DPRD Kota Samarinda mulai menekan Pemerintah Kota Samarinda agar tidak lagi menunda pembenahan transportasi umum. Salah satu gagasan yang didorong adalah menghadirkan layanan bus bernama Trans Samarinda yang ditargetkan mulai berjalan pada 2027.
Dorongan itu disampaikan Anggota Komisi III DPRD Kota Samarinda, Achmad Sukamto. Dia menilai kebutuhan terhadap angkutan umum yang lebih tertata sudah menjadi persoalan yang perlu segera ditangani pemerintah.
“Kita dari DPRD mengusulkan ke pemerintah dalam hal untuk menyiapkan sarana dan prasarana angkutan umum, Trans Samarinda,” ujarnya beberapa waktu lalu.
Menurutnya, DPRD Samarinda tidak ingin pembahasan transportasi umum berhenti sebatas wacana. Pemerintah kota dinilai perlu mulai menyiapkan berbagai kebutuhan pendukung agar ketika target pelaksanaan tiba, layanan tersebut sudah memiliki dasar operasional yang jelas.
“Ini diusulkan di tahun 2027 ini ya, untuk menyelenggarakan angkutan umum,” terangnya.
Dorongan DPRD Samarinda tersebut tidak lepas dari persoalan mobilitas warga Samarinda. Selama ini, kendaraan pribadi masih menjadi pilihan utama masyarakat, sementara angkutan kota menghadapi persoalan tersendiri, termasuk kondisi sejumlah armada yang sudah berusia cukup lama.
Karena itu, DPRD Samarinda menginginkan adanya alternatif transportasi yang lebih layak dan terorganisasi.
Konsep Trans Samarinda nantinya diarahkan untuk menghubungkan kawasan permukiman dengan pusat aktivitas masyarakat. Salah satu jalur yang masuk dalam usulan adalah kawasan Big Mall hingga Pasar Pagi.
Menurut Sukamto, keberadaan trayek yang menghubungkan kawasan tempat tinggal dengan pusat perdagangan menjadi bagian penting agar angkutan umum tidak hanya tersedia, tetapi juga benar-benar digunakan masyarakat.
Selain mendorong penyediaan armada dan sarana pendukung, DPRD Samarinda juga sudah menyampaikan gambaran mengenai tarif.
Sukamto menyebut tarif yang diusulkan berada di angka Rp5.000 untuk perjalanan sesuai trayek. Dengan skema tersebut, penumpang tidak dibebani perbedaan harga berdasarkan jarak selama masih berada di trayek yang sama.
“Nah, nanti angkutan itu berbayarnya cuma Rp5.000, jauh dekat itu, sesuai trayeknya,” kata Sukamto.
Tarif murah tersebut diharapkan dapat membuat angkutan umum lebih mudah dijangkau masyarakat. Namun DPRD Samarinda juga perlu memastikan kebijakan tarif nantinya tidak berhenti sebagai angka di atas kertas dan tetap didukung pelayanan yang memadai.
Dia melihat masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan sebelum Trans Samarinda dapat beroperasi. Mulai dari penyediaan armada, pembangunan atau penataan sarana pendukung, penentuan trayek, sistem pembayaran hingga model pengelolaan harus dipersiapkan sejak jauh hari.
Untuk pengelolaan armada, terdapat opsi melibatkan pihak ketiga. Sementara koordinasi teknis dan operasional tetap berada di bawah Dinas Perhubungan Kota Samarinda.
Sistem pembayaran juga diarahkan mengikuti perkembangan transaksi digital. QRIS diproyeksikan menjadi salah satu metode pembayaran, meski pembayaran tunai tetap disediakan.
Sukamto menilai, persiapan sejak sekarang menjadi penting agar target 2027 tidak berubah menjadi sekadar rencana tahunan.
“Makanya ke depan, kita berharap dengan pemerintah kota agar menyiapkan sarana dan prasarana angkutan umum ini,” tandasnya. (Adv/DPRD Samarinda)
